26.5 C
Denpasar
05/10/2022, 11:49 PM
NasionalJakartaTerima Nota Keuangan 2023, Puan Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN

Terima Nota Keuangan 2023, Puan Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN

balipuspanews google news
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berharap, pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif.

Penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Jokowi dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

“Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023,” kata Puan.

Lewat pembahasan tersebut, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9% dan laju inflasi pada kisaran 2% hingga 4%. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19% PDB hingga 12,24% PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3% PDB hingga 10% PDB.

Lalu belanja negara sebesar 13,8% PDB hingga 15,1% PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61% PDB hingga 2,85% PDB. Tema Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2023, yaitu ‘Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’.

Sementara Arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja Pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.

Baca Juga :  PKB Galang Dukungan, Seluruh Fraksi di DPR Sepakat Bentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan

“Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN. Khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN.

Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya.

“APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas,” tutur Puan.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap K/L (Kementerian/Lembaga) diminta ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional.

Puan juga berharap Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Sehingga dapat meningkatkan tax rasio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujarnya.

Puan pun mengingatkan agar Pemerintah meningkatkan kualitas belanja (spending better) yang semakin baik. Hal ini sebagaimana telah disampaikan dalam KEM PPKF terkait sektor belanja Pemerintah.

Baca Juga :  Polda Bali Gelar Operasi Puri Agung Terkait Kunker Presiden Jokowi

“Hal ini perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukan oleh setiap K/L melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa progam kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat,” sebutnya.

“Kemudian efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran-tepat manfaat bagi rakyat dan memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” lanjut Puan.

Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, menurut mantan Menko PMK itu, maka APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi.

Puan pun menyebut APBN 2023 harus dapat melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional.

“APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infratruktur, pemberdayaan rakyat dan lain sebagainya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan Pemerintah agar berfokus terhadap isu-isu strategis nasional, termasuk dalam sektor ketahanan pangan dan energi.

“Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan,” kata Puan.

“Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Dalam Kebijakan transfer daerah, Puan meminta Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan implementasi Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang baru.

Baca Juga :  Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kapolresta Gelar Doa Bersama Suporter

Dengan begitu, Pemerintah Daerah (Pemda)memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja Pemda semakin meningkat.

“Kemajuan Daerah adalah Kemajuan Indonesia,” tegas Puan.

DPR berharap Pemerintah menyusun APBN 2023 secara cermat, efektif dan efisien mengingat begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Dalam ruang fiskal yang terbatas, kata Puan, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB.

“Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023, yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya,” urai Ketua DPR.

Puan memastikan, DPR akan mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN. Baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum.

“Sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterahkan rakyat, menyelenggarakan pemerintahan, dan/atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi,” ucapnya.

Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di KEM PPKF pun diharapkan agar telah dirumuskan Pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya.

“APBN, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat,” tegas Puan.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -
- Advertisment -

Terpopuler

Balipuspanews TV
Video thumbnail
Bupati dan Jajaran Pemkab Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI
01:18
Video thumbnail
Sekda beserta Jajaran Pemkab Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Ulang tahun ke-77 Republik Indonesia
01:24
Video thumbnail
DPRD Buleleng Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan
01:14
Video thumbnail
Sambutan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S T Tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan
00:53
Video thumbnail
Jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Suci Idul Fitri 1443 Hijriah
01:09
Video thumbnail
Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Karangasem Masih Stabil
01:11
Video thumbnail
Pelaku Illegal Logging Ditangkap Petugas TNBB
01:29
Video thumbnail
Memasuki Bulan Ramadhan, Kunjungan Wisatawan ke Desa Penglipuran Menurun
01:23
Video thumbnail
Tahap Perbaikan, Pelabuhan Padangbai Hanya Operasikan Satu Dermaga
01:27
Video thumbnail
Wujudkan Keselamatan Mudik Lebaran, Dishub Denpasar Cek Kondisi Angkutan
02:26
Video thumbnail
Nikahi Wanita Pujaan, Tersangka Narkoba Dikawal Ketat Polisi
03:03
Video thumbnail
Panen Raya, Karangasem Semakin Menggeliat Jadi Sentra Kapas
03:58
Video thumbnail
Jelang Arus Mudik, Sejumlah SPBU di Jembrana Diperiksa
02:41
Video thumbnail
Denpasar Akan Jadi Pilot Project Transisi Energi Bersih
02:29
Video thumbnail
Diserbu Pembeli, Agen Migor Curah di Pasar Negara Kehabisan Stok
01:42
Video thumbnail
Stok Solar untuk Nelayan Mulai Aman
02:17
Video thumbnail
Megangsingan Diinstruksikan Jadi Agenda Rutin Kepariwisataan
03:19
Video thumbnail
Kasus Gigitan Anjing Rabies Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan di Zona Merah
01:47
Video thumbnail
Desa Adat Gerokgak Segera Buat Upacara Pasca Sejumlah Makam Dirusak Misterius
02:47
Video thumbnail
Kue “Hati” yang Dibagikan kepada Siswa SMP di Gianyar Negatif Narkoba
03:14
Video thumbnail
Orang Tak Dikenal Bagikan Kue ke Anak Sekolah Viral di Medsos, Polisi Lakukan Pengecekan
02:09
Video thumbnail
Percetakan Terbakar, Api Hanguskan Ribuan Naskah Ujian SD dan SMP se Kabupaten Buleleng
03:27
Video thumbnail
Pertamina Buka Suara Terkait Pasokan Pertalite dan Solar
03:07
Video thumbnail
Covid 19 Melandai, Kasus DBD Melonjak di Karangasem
01:34
Video thumbnail
449 Ribu Lebih Unit Motor di Bali Nunggak Pajak
03:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Dimulai Lagi, Sejumlah Sekolah Masih Terapkan PTM Terbatas
02:09
Video thumbnail
BBM Naik, Pertalite Mulai Langka di Gianyar
01:34
Video thumbnail
April 2022, Sebagian Besar Wilayah Karangasem Diperkirakan Memasuki Awal Musim Kemarau
02:04
Video thumbnail
Harga Minyak Curah di Karangasem Merangkak Naik
01:13
Video thumbnail
Selama Tiga Bulan, Kasus Gigitan Anjing Rabies di Jembrana Tertinggi di Bali
01:24
Video thumbnail
Erick Thohir Minta Fasilitas UMKM Lokal Diperluas di Pelabuhan Sanur
02:13
Video thumbnail
Sembahyang ke Pura Besakih Kena Retribusi, Ini Penjelasan Pengelola
02:30
Video thumbnail
Harga Lebih Murah, Warga Rela Antre Beli Migor Curah
01:09
Video thumbnail
Hujan Deras di Desa Mayong, Jalan Utama Sebagian Ambles Tergerus Longsor
01:49
Video thumbnail
Warga Korban Banjir di Desa Pengambengan Mulai Mengeluh Gatal gatal
02:07
Video thumbnail
Masyarakat yang Ikut Vaksinasi dan Bawa Sampah Plastik, Dapat Sembako
02:54
Video thumbnail
Bangkitkan Heritage City Tour, Sejumlah Dokar Gratis Disediakan di Denpasar
02:06
Video thumbnail
Vaksinasi Booster Masih Rendah, Buleleng Terus Kejar Target
02:31
Video thumbnail
BOR di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng 1,72 persen
01:52
Video thumbnail
Presiden Jokowi Terima Pebalap MotoGP di Istana Merdeka
02:28
Video thumbnail
Desa Beraban dan Dauh Peken, Tabanan Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak Bersinar
03:49
Video thumbnail
Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara Disaksikan Jokowi
03:57
Video thumbnail
Denpasar Targetkan Cakupan Vaksinasi Booster Capai 50 Persen di April 2022
02:33
Video thumbnail
Seluruh RTH Dibuka, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah Prokes
01:32
Video thumbnail
Bookingan Kamar Hotel Penonton Moto GP Mandalika di Karangasem Terancam Batal
01:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Masih Dibatasi 50 Persen
01:45
Video thumbnail
Ribuan Lebih Produk Bernilai Puluhan Juta Hasil Penindakan Loka Pom Dimusnahkan
02:37
Video thumbnail
Pendakian Lewat Jalur Pura Pasar Agung Dilarang Jelang Piodalan Purnama Kedasa
01:29
Video thumbnail
Isoter Asrama Undiksha Ditutup
01:52
Video thumbnail
Kasus Terus Melandai, Vaksinasi Booster di Buleleng Terus Digencarkan
01:49
Member of