Jumat, Juni 14, 2024
BerandaBulelengTerkendala Regulasi Penyerahan PSU Belum Maksimal

Terkendala Regulasi Penyerahan PSU Belum Maksimal

BULELENG, balipuspanews.com – Sebanyak 367 pengembang di Kabupaten Buleleng ternyata belum bisa menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman. Sementara hal tersebut adalah syarat kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Menyikapi persoalan tersebut Tim Verifikasi Penyerahan PSU menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dibuka secara langsung Kepala Dinas Perkimta, Ni Nyoman Surattini selaku Wakil Ketua Tim Verifikasi PSU Perumahan dan Permukiman Kabupaten Buleleng dan dihadiri anggota tim dari unsur Forkopimda dan instansi terkait bertempat di ruang rapat unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (22/2/2023).

Kadis Surattini menerangkan dalam rakor pertama ditargetkan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK untuk menyelesaikan sekitar 138 dari 367 pengembang terlebih dahulu untuk segera menyerahkan PSU ini. Namun sampai saat ini baru 17 pengembang yang menyerahkan PSU karena kendala regulasi.

“Target kita sekarang adalah menyelesaikan regulasi dulu melalui Peraturan Bupati (Perbup). Tahun 2022 sudah diselesaikan Perdanya dan sekarang masih menunggu Perbup sebagai payung hukum tentang perencanaan perumahan dan permukiman yang diperkirakan rampung bulan April ini,” jelasnya.

BACA :  Rapat Bersama DPR RI dan Pemerintah, Komite II DPD RI Beri Catatan Terkait RUU KSDAHE

Kadis Surattini menegaskan terkait sisa pengembang yang belum menyerahkan PSU itu harus didasarkan melalui Perbup dahulu. Itu dikarenakan persyaratannya tidak terpenuhi sesuai Permendagri, sehingga sisanya harus menunggu Perbub terlebih dahulu.

“Jadi kita optimis jika Perbub selesai permasalah PSU bisa dituntaskan. Terutama untuk target Tim Kopsurgah KPK terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu menindaklanjuti pengembang yang PSU-nya belum terdata dan serah terima, pihaknya akan ditelusuri terlebih dahulu statusnya apakah ber-SHM atau bebas non status. Selanjutnya akan dijadikan kajian dalam Perbub untuk dasar mendata pengembang tersebut sehingga PSU dapat segera diproses lebih lanjut.

Dijabarkan dari 384 pengembang yang ada, tercatat baru 322 yang terdata. Untuk itu ke depannya Surattini akan mengoptimalkan serah terima PSU ini agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selaku konsumen yang menikmati perumahan tersebut.

“Jadi, PSU yang dibuat oleh pengembang harusnya sudah berstatus bebas dan segera mungkin harus diserahkan kepada pemerintah,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan

BACA :  Ditreskrimsus Polda Bali Ringkus 5 Sindikat Penipuan iPhone Murah
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular