Tidak Masuk Formasi 2022, KKG Bahasa Inggris Datangi Gedung Dewan

Komisi IV DPRD Badung menerima audiensi dari KKG Bahasa Inggris kabupaten Badung bertempat di Ruang Gosana II Gedung Sekretariat DPRD Badung, Rabu (7/12/2022) 
Komisi IV DPRD Badung menerima audiensi dari KKG Bahasa Inggris kabupaten Badung bertempat di Ruang Gosana II Gedung Sekretariat DPRD Badung, Rabu (7/12/2022) 

BADUNG, balipuspanews.com – Tidak dibukanya formasi guru Bahasa Inggris dalam rekutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) di Badung membuat KKG Bahasa Inggris bersikap.

Rabu (7/12/2022), mereka mendatangi gedung DPRD Badung untuk menyampaikan unek-unek bagaimana formasi bahasa Inggris tidak dibuka di Badung.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi IV DPRD Badung yang bertempat di Ruang Gosana II Gedung Sekretariat DPRD.

Hadir Ketua Komisi IV I Made Suwardana, SE, Sekretaris I Ni luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, SE Sekretaris II I GA Agung Inda Trimafo Yudha, Anggota DPRD I Wayan Edy Sanjaya, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Disdikpora Badung Rai Twistiyanti Raharja, perwakilan guru bahasa inggris dan tim ahli DPRD Badung.

Komisi IV I Made Suwardana, mengatakan ratusan KKG Bahasa Inggris belum mendapatkan slot dalam P3K, ini dikarenakan masih masuk dimuatan lokal. Untuk itu, lanjutnya telah disepakati bersama, nantinya dari dinas melakukan hal yang sama dan bersurat kepada dewan dipusat ke Komisi X agar ikut memperjuangkan gimana nasib guru-guru yang belum bisa terfasilitasi di PPPK.

“Jadi mereka tidak bisa mendaftar di P3K itu yang menjadi permasalahan. Intinya kesepakatan sama-sama memperjuangkan mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Made Suwardana mengatakan di Badung menerima kebijakan yang sudah ditentukan dari pusat. Ia mengakui bahwa tidak mengetahui terkait guru bahasa Inggris tidak bisa mendaftar untuk PPPK.

“Setelah melalui tahapan – tahapan itu, ternyata sudah terkunci tidak bisa masuk, bagaimana kita bisa mengantisipasi karena semua kebijakan itu dari kementerian. Karena kita di daerah, kita mengikuti apapun arahan dari pusat, kita hanya bisa bersurat mengenai bagaimana keadaan kita di daerah,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan seperti keputusan ini, Pemerintah Badung tidak bisa mengangkat guru seperti sebelumnya dengan SK Bupati, karena adanya peraturan dari Kemen PAN RB.

“Harapannya jelas guru-guru ini bisa mendapat hal yang sama dengan guru yang lain, jadi pemerintah pusat bisa memperbaharui kebijakan untuk yang belum bisa terfasilitasi P3K. Hak mereka tetap terbayar cuma statusnya yang belum,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Disdikpora kabupaten Badung, Rai Twistiyanti Raharja menjelaskan jumlah kuota tenaga guru sudah cukup dengan jumlah guru yang akan pensiun per 2023 ini.

“Jumlah total formasi yang terbuka saat ini 2691 orang, yang baru mendaftar dari prioritas I dan IV sebanyak 2558 sesuai informasi dari Panselda. Jadi memang masih ada sisa formasi hanya saja untuk bahasa Inggris dan bahasa daerah belum dibuka untuk tahun ini,” jelasnya.

Rai menuturkan rekan-rekan guru Bahasa Bali sudah membuat permohonan secara tertulis. Dan nanti akan diajukan permohonan mulai dari level paling bawah.

“Kami harapkan nanti wakil-wakil rakyat kita bisa mendorong supaya difasilitasilah untuk rekan-rekan kita semua,” ucapnya.

Mengenai rilis yang diminta oleh Dewan, Rai menyampaikan telah menyampaikan ke pimpinan dan akan segera rilis terkait hal ini.

“Karena terjadinya tidak hanya di Badung saja, kita koordinasi ke daerah lain kondisinya sama dan juga daerah Jakarta juga sama kondisinya,” ujarnya.

Penulis: Kadek Adnyana

Editor: Oka Suryawan