TABANAN, balipuspanews.com – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Polres Tabanan, pada Rabu (9/6/2021), Waka Polres Tabanan menerima kunjungan tim Ombudsman perwakilan Bali. Tim tersebut diterima orang nomer dua di Polres Tabanan di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tabanan.
Kunjungan tim tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring pelayanan publik dan pengambilan data pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan survey kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional. Lembaga ini adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Adapun tim Ombudsman RI perwakilan Bali yang berkunjung tersebut I Nyoman Agus Santika selaku asisten Ombudsman RI perwakilan provinsi Bali, Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya yang juga sebagai asisten Ombudsman RI perwakilan provinsi Bali dan Yoseph Dika Prasatya sebagai analis tata usaha Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bali.
Sementara saat penerimaan tim Ombudsman tersebut Waka Polres Tabanan didampingi Kabag Perencanaan, Kasi Pengawasan dan Kasi Propam Polres Tabanan.
Sasaran monitoring tersebut meliputi pada pelayanan SIM, kode etik, indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIM, mekanisme prosedur penerbitan SIM dan maklumat pelayanan SIM. Selain juga pojok informasi pelayanan masyarakat Sprint pemandu pelayanan, Visi misi, motto dan janji pelayanan SIM.
Monitoring juga menyasar pada standar pelayanan SIM, syarat permohonan SIM, biaya PNBP SIM, nomor antrean Informasi pelayanan SIM melalui website Polres Tabanan dan website Lantas.
Disamping terhadap piagam penghargaan, profil pelaksana pelayanan Satpas, mekanisme pengaduan, standar waktu penerbitan SIM hingga pemeriksaan toilet, ruang menyusui dan tempat permainan anak.
Sedangkan pada pelayanan BPKB meliputi beberapa bidang. Seperti mekanisme penerbitan BPKB dan standar pelayanan BPKB.
Kemudian untuk pelayanan SPKT meliputi indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIM, Sprin penugasan pelayanan dan surat tanda penerimaan laporan polisi maupun kehilangan. Selain juga standar dan pelaporan, alur pelaporan visi misi pelayanan SPKT.
Selanjutnya pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Meliputi standar pelayanan SKCK, maklumat pelayanan SKCK, SOP Pelayanan SKCK, indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK, Visi misi pelayanan SKCK, dan biaya PNBP SKCK.
Pada pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas) menyasar pada alur pengaduan, prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan pelaporan masyarakat presisi. Termasuk juga terhadap maklumat pelayan pengaduan masyarakat, SOP pelayanan pengaduan masyarakat dan sprint petugas pelayanan pengaduan masyarakat.
Dari hasil monitoring Tim Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bali tersebut menyampaikan kepada Waka Polres Tabanan bahwa pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tabanan secara umum indikator pelayanan sudah terpenuhi. Hanya belum tercantum jangka waktu yang diperlukan dalam alur pengaduan Dumas Presisi. Meski demikian sudah tercantum pada SOP Dumas Presisi.
Penulis : Ngurah ArthadanaÂ
Editor : Oka Suryawan
