Tingkatkan Pelayanan Kepariwisataan, Bupati Bangli Tandatangani MOU dengan Pengelola Desa Wisata

Bupati Bangli Made Gianyar tandatangani MOU dengan desa wisata di Bangli
Bupati Bangli Made Gianyar tandatangani MOU dengan desa wisata di Bangli

BANGLI, balipuspanews.com – Dalam rangka terwujudnya pengelolaan obyek wisata yang baik untuk peningkatan pendapatan di sektor pariwisata dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada wisatawan serta mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bangli, Selasa (27/10/2020), Bupati Bangli I Made Gianyar tandatangani perjanjian kerjasama antara pengelola desa wisata Penglipuran dan pengelola daya tarik wisata Pura Kehen.

Dalam acara yang dipusatkan di Balai Serbaguna desa wisata Penglipuran itu, turut hadir Sekdis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Camat Bangli, pengelola daya tarik wisata desa Penglipuran, dan pengelola daya tarik wisata Pura Kehen.

Dalam kesempatan itu, Sekdis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan I Nyoman Susila menyampaikan, perjanjian kerjasama yang dilakukan memuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan obyek wisata dan pungutan retribusi di tempat rekreasi dan olahraga.

Lanjut Susila, Dalam PKS tersebut disepakati hak bagi hasil 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk Pemerintah.

“Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan obyek wisata yang baik dan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada wisatawan serta mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bangli,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar dalam sambutanya menyampaikan, penandatanganan kerjasama ini tiada lain adalah untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan pariwisata itu sendiri, yang didalamnya ada sumberdaya manusia dan sumber daya alam.

“Kemampuan sumberdaya manusia untuk melestarikan seni budaya dan tradisi dengan managemen tatakelola yang baik sudah terbukti mendatangkan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik di desa wisata Penglipuran maupun wisata spiritual Pura Kehen,” sebut Made Gianyar.

Lanjut Bupati asal Bunutin, Kintamani, tentu hal ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah untuk mendukung dari segi regulasi sehingga proses pengembangan destinasi wisatawan dapat berjalan dengan baik.

“Pada masa sebelumnya pengelolaan hasil retribusi diatur dalam perjanjian dengan perbandingan 40 persen untuk pengelola dan 60 persen untuk Daerah. Namun dalam perjalananya harus ada yang dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Pun demikian, Gianyar, untuk tercapainya maksud dan tujuan dari tata kelola destinasi pariwisata yang baik telah diatur kembali dan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga akan menjadi contoh bagi destinasi wisata lain di Kabupaten Bangli yaitu penyesuaian porsi bagi hasil.

“Apabila dalam destinasi peran pengelola lebih besar dalam hal melestarikan dengan sentuhan SDM maka porsinya adalah 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk daerah. Sedangkan apabila destinasi wisata yang dikembangkan adalah wisata alam tanpa atau tidak terlalu banyak sentuhan dari pengelola maka porsinya adalah 40 persen untuk pengelola dan 60 persen untuk Daerah,” terang Made Gianyar.

“Kedepan, dengan porsi tersebut akan banyak lagi kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan seni budaya masing – masing daerah untuk menjadi daya tarik wisatawan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.

PENULIS : Komang Rizki

EDITOR : Oka Suryawan