Penulis Ngurah Arta Dana alias Ki Tambet

Penulis: Ki Tambet/ Ngurah Arthadana

OPINI ANDA, balipuspanews.com – Ada fenomena menarik terjadi ketika bangsa ini semakin mengokohkan dirinya sebagai bangsa yang semakin maju dalam berdemokrasi pasca runtuhnya orde baru. Fenomena yang dimaksudkan biasanya terjadi saat awal-awal pilkada. Yakni munculnya nama-nama politikus instan/ politikus dadakan atau tokoh musiman.

Kemunculan mendadak politikus dadakan atau tokoh musiman ini juga sangat mudah ditebak. Akan atau ingin maju sebagai figur pemimpin. Misalnya ingin menjadi gubernur, bupati/ walikota atau sebagai wakil gubernur, wabup/ wawalkot. Biasanya, bumbu penyedappun diramu untuk menambah cita rasa munculnya tokoh musiman ini. Misalnya muncul karena merasa terpanggil untuk mengabdi pada daerah/ melakukan gerakan perubahan atau ngayah nindihin gumi. Ehm, jeg mekuah.

Munculnya nama-nama politikus dadakan atau tokoh musiman ini tentu tidak salah. Mengingat sistem di negeri ini sangat memperbolehkan siapapun untuk menjadi pemimpin, sepanjang mampu memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan ataupun sesuai dengan payung hukum yang mengaturnya. Menjadi seorang pemimpin, baik itu gubernur dan wagub, bupati/ walikota ataupun wakilnya bukan pekerjaan tabu. Bahkan sebaliknya sebuah kehormatan mampu dipercaya masyarakat untuk mengelola pembangunan selama periode kepemimpinannya.

Hanya saja sangat layak dimunculkan pertanyaan, mengapa mengabdi yang tulus untuk daerah harus dengan topeng menjadi gubernur, bupati/ walikota atau wakil-wakilnya. Lalu, ketika ingin jadi gubernur, bupati/ walikota atau wakil-wakilnya mengapa harus munculnya secara dadakan atau munculnya musiman? Tidakkah ada target-target lain yang ingin diraih selain dengan alasan siap ngayahnya kalau akhirnya menang dan terpilih?

Menariknya pula seringkali tokoh-tokoh musiman yang muncul mendadak ini tidak memiliki latar belakang sebagai politikus. Bahkan mungkin sebelumnya mereka termasuk orang yang anti politik atau anti berpartai atau bahkan mungkin dari kelompok masyarakat yang memilih golput dalam berbagai perhelatan politik. Tokoh musiman ini misalnya datang dari sosok pengusaha atau kalangan profesional lainnya.

Sekali lagi menjadi pemimpin khususnya gubernur, bupati/ walikota dan wakil-wakilnya adalah tugas mulia dan terhormat. Mulia karena menjadi orang nomer satu atau dua didaerahnya dan terhormat karena duduk sebagai pemimpin setelah menang dari pertarungan merebut simpati dan kepercayaan masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Dipilih karena diyakini akan mampu mengemban amanat membangun yang amanah.

Hanya saja membangun daerah tentu bukan persoalan gampang, segampang menggoyangkan lidah tanpa tulang dengan pidato yang “mekuah” atau dengan menebar janji-janji manis “segebuh sela” saat melakukan pencitraan diri ataupun pada saat berlangsungnya tahapan kampanye. Membangun daerah juga bukan pekerjaan coba-coba. Artinya membangun daerah butuh keseriusan, keberanian, strategi dan pengalaman. Termasuk pula pengalaman politik karena pemimpin daerah adalah berurusan dengan dunia perpolitikan. Menjadi pemimpin daerah sangat ideal dari mereka-mereka yang telah matang dalam berpolitik. Matang dalam membaca kebutuhan masyarakat, matang dalam mendengar keluhan masyarakat, matang dalam mencium persoalan yang terjadi dimasyarakat untuk kemudian cerdas dalam memberikan solusi. Sehingga pembangunan berjalan dinamis dan masyarakat hidup dengan lebih sejahtera. Ya, idealnya (mungkin) seperti itu.

Ketika menjadi pemimpin daerah dituntut berbagai kematangan tadi, tentu seorang pemimpin tersebut lahir secara berproses atau sebelumnya telah belajar atau “bersekolah” perpolitikan. Idealnya pula pemimpin itu lahir dengan berani “berdarah-darah” menyuarakan dan berjuang secara nyata demi membela nasib masyarakat. Dan, sekolah bagi seorang pemimpin daerah yang melekat dengan perpolitikan tentunya dengan menjadi kader suatu partai politik.

Nah, untuk berproses ini tentu pula tidak cukup setahun dua tahun apalagi berproses hanya dengan melakukan pencitraan beberapa bulan sebelum tahapan penentuan nama calon pemimpin daerah dimulai. Pencitraan tersebut juga tentu tidak cukup dengan menjadi dermawan atau pahlawan dadakan dengan cara menyebar sembako, kursi roda, menyelenggarakan pengobatan gratis dan kegiatan atau acara berbagi lainnya. Atau bahkan melakukan pencitraan dengan cara mencekoki pikiran masyarakat dengan menyebut pemimpin yang sedang berkuasa tidak mampu memberi perubahan bagi daerah kearah yang lebih baik. Sehingga tokoh musiman ini bagai seorang “pedanda baka” mengaku merasa terpanggil menyelamatkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Perubahan seperti apa yang akan dan bisa dilakukannya ketika tokoh musiman ini lahir tanpa sebuah pengalaman memimpin. Jangan-jangan setelah memimpin justru menjadi seperti “i cangak si pedanda baka” yang justru mencekik rakyat atau masyarakat karena ia mengklaim diri sebagai pemimpin untuk bisa makan. Menjadi pemimpin yang dikarenakan persoalan perut sendiri belum beres hingga akhirnya “memaksa” menjadi pemimpin agar ada “pekerjaan”, agar dapur bisa tetap ngebul.

Pendapat ini penulis munculkan karena penulis berpandangan sederhana yakni melayani masyarakat tidak harus menjadi pemimpin daerah. Melayani masyarakat tidak harus dengan berganti profesi dari sebelumnya terjun didunia profesional untuk kemudian berebut kursi kekuasaan dengan proses instan. Terutama proses instan berkekuatan uang. Jika itu terjadi, tidakkah menjadi pemimpin seperti itu hanya untuk kebanggaan semu dan demi kewibaan karena tahta semata. Terus mau dibawa kemana pembangunan sebuah daerah. Sekedar catatan menjadi pemimpin dewasa ini tidak sama seperti halnya menjadi raja, yakni memimpin tinggal perintah dari kursi singgasana. Menjadi pemimpin dalam era kekinian harus berprilaku seperti pelayan dan dalam memimpinnya tidak cukup hanya sambil duduk diruang kerja ber-ac, tetapi turun ke lapangan dengan prinsip bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak itu saja, menjadi seorang pemimpin daerah bukan seperti bekerja disuatu perusahaan. Yakni bekerja untuk dibayar setinggi-tingginya oleh sang bos hingga terkadang akal licik dan picik seringkali menjadi pilihan bahkan bagian dari intrik. Misalnya, dengan cara mencari muka dihadapan bos dan menjatuhkan rekan kerja sendiri. Terhadap hal seperti ini, sadarilah kembali bahwa memimpin daerah adalah menjadi pelayan masyarakat karena sang bos bagi pemimpin daerah adalah masyarakatnya. Sehingga menjadi pemimpin daerah adalah menjadi pelayan masyarakat untuk mengelola seluruh potensi daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan itu tentu sangat meragukan bisa dilakukan oleh seorang pemimpin instan, yang sebelumnya mungkin saja anti politik. Memimpin masyarakat tentu pekerjaan sulit, sehingga butuh pengalaman yang matang, setidaknya pengalaman dalam dunia berpolitik. Bukan memimpin dengan proses dadakan, dengan hanya hadir menjadi seorang tokoh musiman.

Sementara pada masyarakat, penting dibangun kesadaran bahwa berbicara tentang pemimpin seperti halnya pemimpin daerah adalah bukan sebuah pekerjaan gagah-gagahan. Masyarakat harus melihat latar belakang atau bibit, bebet bobot calon pemimpinnya. Sebab menjadi pemimpin daerah dalam dewasa ini tidak cukup terpilih dari pencitraan instan semata. Memang, barang baru terlihat lebih bagus dari barang stok lama. Tetapi kwalitas barang stok lama belum tentu kalah unggul dari barang baru. Menjadi pemimpin daerah tidak bisa hanya dengan membangun kesan sebagai pahlawan dadakan masyarakat apalagi diimbuh dengan topeng kesorohan. Sehingga masyarakat tidak buta pilihan dan memilih pemimpin yang ibaratnya memilih karena pementasan sekilas sang calon pemimpin yang disaksikannya pada panggung-panggung kampanye kemudian dengan mudah hati melupakan kerja-kerja pemimpinnya yang sudah berproses pada sekolah pemimpin masyarakat, yakni partai politik. Sebagai penutup, bangunlah kesadaran menjadi pemimpin yang berproses. Berproses dan terdidik dirumah politik, yakni partai politik.

Penulis: seorang juru warta bebas merdeka. Tinggal di Tabanan