Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 796,3 Triliun

Presiden Jokowi saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna Masa Sidang I DPR Tahun 2020-2021, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Presiden Jokowi saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna Masa Sidang I DPR Tahun 2020-2021, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 796,3 triliun pada RAPBN 2021. Dengan anggaran sebesar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh arah kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah.

“Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM,” ucap Presiden Jokowi saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna Masa Sidang I DPR Tahun 2020-2021, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Arah kebijakan kedua, sambung Presiden dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplifikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Sejauh ini, Presiden mengungkapkan dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan dana transfer daerah dan dana desa telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

“Tingkat kesenjangan di wilayah pedesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di pedesaan, turun dari 13,96% pada tahun 2016 menjadi 12,60% pada tahun 2019,” ucap Presiden Jokowi .

Kelanjutan PEN Rp 356,5 Triliun

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memastikan kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang merambah hampir semua sendi perekonomian.

Untuk itu, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan diarahkan untuk sejumlah hal, mulai dari penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

Program kelanjutan PEN akan difokuskan pada pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, dukungan pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sekitar Rp 48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan