Transfer Pusat Menyusut, Pemkab Karangasem Hanya Sanggup Subsidi 9 Bulan

- Advertisement -
- Advertisement -

KARANGASEM, balipuspanews.com – Menyusutnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah mulai berdampak terhadap keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Pemkab Karangasem terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2027.

Dampaknya cukup serius. Pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dirancang untuk mengakomodasi masyarakat selama 12 bulan penuh, kini diproyeksikan hanya mampu ditanggung selama sembilan bulan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Karangasem, dr. I Komang Wirya, mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk membiayai JKN selama setahun mencapai lebih dari Rp 95 miliar. Namun, setelah dilakukan rasionalisasi sekitar Rp 25 miliar, kemampuan pembiayaan daerah diperkirakan hanya mencukupi sembilan bulan.

“Untuk sembilan bulan, Pak Ketua. Karena anggaran yang tersedia sekitar Rp 70 miliar. Nanti di perubahan seperti tahun ini, kami harapkan bisa dilanjutkan lagi untuk tiga bulan berikutnya,” ungkap Wirya dalam pembahasan anggaran bersama DPRD Karangasem.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Pada APBD induk tahun 2026, pembiayaan JKN juga sempat dirancang hanya untuk sembilan bulan. Kekurangan anggaran kemudian diupayakan melalui APBD Perubahan sehingga pembiayaan dapat dilanjutkan hingga 12 bulan.

BACA :  Operasi Zebra Agung, Polisi Bagikan Brosur untuk Mencegah Pelanggaran Lalin

Meski demikian, pola mengandalkan tambahan anggaran pada perubahan APBD tidak sepenuhnya menjamin ketersediaan dana. Terlebih, kemampuan fiskal Karangasem saat ini tengah menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer pusat dan sumber pendapatan lainnya.

Selain pemangkasan transfer ke daerah (TKD), berkurangnya bantuan keuangan khusus (BKK) dari Kabupaten Badung turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Total pengurangan dari kedua sumber tersebut disebut mencapai Rp76,28 miliar.

Belum lagi potensi berkurangnya BKK dari Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun sebelumnya, alokasi BKK provinsi juga mengalami pemotongan sekitar Rp3 miliar. Sementara untuk tahun 2027, pemerintah daerah masih berharap dukungan BKK provinsi dapat dimaksimalkan.

“Kalau BKK provinsi diproyeksikan sekitar Rp20 miliar, mudah-mudahan bisa terealisasi. Tahun lalu saja sempat dipotong Rp3 miliar. Semoga tahun ini bisa dimaksimalkan sehingga dari 9 bulan tidak berkurang lagi,” imbuhnya

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Karangasem juga mulai menyiapkan strategi untuk mengurangi beban pembiayaan BPJS yang selama ini ditanggung APBD.

Salah satu langkah yang akan dikaji adalah melakukan pemutakhiran dan pemilahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah.

BACA :  DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo

Peserta yang sudah memiliki pekerjaan, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal, akan didorong untuk beralih ke skema kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) apabila memenuhi ketentuan. Dengan demikian, pembiayaan kepesertaan mereka tidak seluruhnya bergantung pada APBD.

Wirya menyebutkan, persoalan utama saat ini adalah belum lengkapnya data masyarakat yang sudah bekerja, khususnya di sektor nonformal. Padahal, pemutakhiran data tersebut penting agar pembiayaan BPJS lebih tepat sasaran dan tidak seluruhnya membebani keuangan daerah.

Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan 

Follow Balipuspanews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular