Trotoar dan Badan Jalan Dipakai Bongkar Muat Rongsokan, Satpol-PP Sidak Gudang di Jalan Pattimura

‎‎BULELENG, balipuspanews.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng melaksanakan sidak di Jalan Pattimura, Kelurahan Kampung Bugis, Singaraja, pada Kamis (12/11/2026). Petugas melakukan penertiban setelah adanya aduan masyarakat tentang aktivitas yang menggunakan trotoar dan badan jalan sehingga mengganggu kenyamanan.
‎
‎Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP. menjelaskan kegiatan menyasar sejumlah pelanggaran ketertiban umum yang dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan hak para pejalan kaki. Penertiban dilangsungkan dengan berlandaskan pada tiga regulasi daerah, yakni Perda Kab. Buleleng No. 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan,
‎
‎Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
‎
‎”Dari hasil peninjauan di lapangan, kami mendapati aktivitas dua pelaku usaha rongsokan yang melanggar aturan karena menggunakan fasilitas umum,” jelas Kappa.
‎
‎Secara terperinci jenis pelanggaran yang dilakukan seperti memarkir kendaraan, melakukan aktivitas bongkar muat barang di badan jalan, menumpuk barang-barang rongsokan di atas trotoar jalan.
‎
‎Meski kedapatan melakukan pelanggaran Satpol-PP Buleleng hanya meminta dua pemilik usaha untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan. Adapun surat pernyataan tersebut berisi kesepakatan untuk mentaati Perda, segera melengkapi dokumen perizinan usaha, serta berjanji tidak lagi menaruh barang di trotoar maupun badan jalan Jalan Patimura.
‎
‎Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut kedua pengusaha juga siap menerima sanksi tegas dari pemerintah tanpa menuntut ganti rugi jika di kemudian hari kembali mengulangi pelanggaran serupa. Guna memastikan komitmen tersebut dijalankan, Satpol PP Buleleng tidak langsung melepas begitu saja.
‎
‎”Kami akan laksanakan pengawasan intensif selama 7 hari kerja ke depan. Jika dalam masa itu mereka masih membandel dan tidak mentaati isi surat pernyataan, maka langsung kami layangkan Surat Peringatan (SP) 1,” pungkasnya.
‎
‎Penulis : Nyoman Darma 
Editor : Oka Suryawan