Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan rencana penundaan Pilkada Serentak 2020 berimplikasi pada perubahan atau revisi peraturan perundangan
Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan rencana penundaan Pilkada Serentak 2020 berimplikasi pada perubahan atau revisi peraturan perundangan

JAKARTA, balipuspanews.com –  Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan rencana penundaan Pilkada Serentak 2020 berimplikasi pada perubahan atau revisi peraturan perundangan.

“Oleh karena itu, saat ini kami di daerah menunggu perkembangan lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangannya,” ucap Raka Sandi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2020)

Untuk diketahui, UU Pilkada yang kini berlaku mengatur bahwa Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan bulan September 2020. KPU sendiri telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) bahwa hari pemungutan suara ditetapkan pada 23 September 2020.

Namun, berkaitan dengan pandemi Virus Corona, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Ada tiga opsi yang akan diambil, pertama penundaan untuk tiga bulan ke depan hingga 9 Desember 2020. Namun apabila tidak memungkinkan tahun ini dilaksanakan maka akan diambil opsi kedua yaitu penundaan untuk enam bulan ke depan yaitu 17 Maret 2021.

Namun apabila juga tidak memungkinkan maka akan dipilih opsi ketiga yaitu penundaan untuk 12 bulan ke depan atau selama satu tahun yaitu akan dilaksanakan pada 29 September 2021.

Pada awalnya, Raka Sandi mengungkapkan KPU RI menunda sebagian tahapan Pilkada 2020 dan hal itu telah ditindaklanjuti, termasuk juga oleh Bawaslu.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya seperti kesepakatan yang telah diambil DPR bersama jajaran pemerintah tersebut, jika penundaan itu sampai menyangkut perubahan atau mundurnya pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara, maka diperlukan payung hukum berupa revisi UU terbatas yang dilakukan DPR bersama pemerintah atau diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden.

Mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini mengatakan, hingga saat ini penyelenggara pemilu di daerah termasuk Bali menunggu kepastian opsi yang akan diambil oleh pusat.

Di sisi lain berkaitan dengan itu, jajaran KPU dan Bawaslu di Bali telah menonaktifkan jajarannya. Saat ini jajaran ad-hoc di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan se Bali yang sudah dilantik diberhentikan sementara. Baik itu untuk Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa. Demikian juga PPK dan PPS.

“Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) dan surat-surat keputusan yang telah diterbitkan KPU RI dan Bawaslu RI. Mengenai kapan mereka akan diaktifkan atau bertugas kembali menunggu ketentuan lebih lanjut dari pusat,” ucap Raka Sandi yang dipastikan akan menjadi pengganti antar waktu (PAW) mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan.(har/BPN/tim)