Usulan Pemanfaatan Alas Mertajati Jadi Hutan Adat, Didukung Bupati Buleleng

Bupati Buleleng saat melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan BKSDA Bali dan Tim Sembilan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.
Bupati Buleleng saat melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan BKSDA Bali dan Tim Sembilan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.

BULELENG, balipuspanews.com – Rombongan Tim Sembilan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan Rabu (2/12/2020) siang mendatangi Kantor Bupati Buleleng untuk bertemu langsung dengan Bupati dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali. Pertemuan itu dalam rangka mengusulkan agar Alas (Hutan) Mertajati yang ada di sekitar Danau Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar bisa menjadi hutan adat.

Bupati Buleleng, Bali Putu Agus Suradnyana yang menerima langsung rombongan mendukung pengusulan pemanfaatan Alas (Hutan) Mertajati untuk menjadi hutan adat. Dukungan itu Ia sampaikan di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.

Ia menjelaskan pengusulan itu dilakukan guna masyarakat dapat memelihara dan menjaga hutannya. Seperti yang telah dilakukan ratusan tahun silam. Oleh karenanya, krama (warga) adat Dalem Tamblingan yang saat ini tersebar di empat desa yaitu Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero harus memiliki perarem (aturan adat).

“Di dalam batang tubuhnya berisi tentang bagaimana ruang-ruang atau desa-desa tersebut mengikuti apa yang telah disepakati oleh masyarakat adat dan desa,” jelasnya.

Bagi masyarakat Adat Dalem Tamblingan, Alas Mertajati atau yang memiliki arti sumber kehidupan yang sesungguhnya adalah salah satu hutan yang terletak di sekitar wilayah Danau Tamblingan. Hutan tersebut adalah kawasan yang suci. Di sana bertebaran pura-pura atau pelinggih (bangunan suci) yang semua saling terkait.

“Ada 17 pura di kawasan itu yang dipuja oleh masyarakat adat catur desa Dalem Tamblingan,” ujarnya.

Bahkan Ia mengungkapkan Di dalam peninjauan ulang tata ruang yang baru, kawasan Wanagiri, Kecamatan Sukasada dan Tamblingan, Kecamatan Banjar ditetapkan oleh Provinsi Bali menjadi kawasan pariwisata yang ramah lingkungan. Di dalamnya di atur prinsip kofisien dasar bangunan.

“Berapa persen yang boleh dibangun dan berapa persen yang tidak boleh dibangun,”ungkapnya.

Namun, perarem yang ada harus disesuaikan dulu. Hal tersebut lantaran kepemilikan tanah di Desa Munduk yang hampir 80 persen bukan lagi dimiliki oleh orang lokal disana. Sehingga, Jika masyarakat ke empat desa sudah sepakat menjadikan hutan tersebut menjadi hutan adat, maka sudah menjadi keharusan masing-masing desa memiliki perarem yang mengatur.

Berbicara masalah desa adat, mau tidak mau masyarakat adat meyakini bahwa dengan perarem yang dibuat nanti dapat menumbuhkan ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di Catur Desa tersebut. Di bawah Catur Desa ini banyak desa-desa yang memanfaatkan air permukaan yang ada di atasnya.

“Jangan sampai tidak memberikan air yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di bawahnya. Harus diatur dalam pendekatan teknokratis yang benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Sembilan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan Jro Putu Ardana mengutarakan bahwa dengan ditetapkannya nanti Alas Mertajati sebagai hutan adat dan selalu dianggap sebagai hutan suci oleh masyarakat, tentunya sangat berguna untuk mengaktifkan kearifan lokal.

Tentang bagaimana masyarakat adat memelihara dan menjaga hutannya seperti yang dilakukannya ratusan tahun silam. Melalui data dari aliansi masyarakat adat nusantara menyebutkan bahwa dari seluruh hutan di Indonesia yang tersisa, yang terbaik sekitar 40 juta hektar itu adalah seluruhnya hutan adat.

“Jadi karena masyarakat adat yang memelihara,” tuturnya.

Poin penting lainnya melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) juga mengeluarkan rilis terkait yang paling baik sebagai penjaga hutan atau pelestarian hutan itu adalah masyarakat adat. Masyarakat adat Dalem Tamblingan itu memiliki prinsip keimanan Piagem Gama Tirta yang maknanya memuliakan air.

“Jadi, kami memilihara hutan manfaatnya tidak pada kami semata melainkan juga kepada masyarakat dan sekitarnya,”tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan