Dr. I Gede Wenten Aryasudha, M.Pd.
Dr. I Gede Wenten Aryasudha, M.Pd.
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com-
Ketua PD PGRI Bali Dr. I Gede Wenten Aryasudha, M.Pd., angkat bicara soal wacana usulan 180.000 CPNS guru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadhir Effendy. Wenten berharap usulan ini terealisasi karena berpengaruh pada kredibilitas Mendikbud.

Jika usulannya sampai gagal, menurut Wenten, artinya Mendikbud/Pemerintah belum menjadikan pendidikan sebagai program utama. Sehingga semakin sulit memangkas peringkat Indonesia dengan negara lain di bidang pendidikan.

“Tentu kami sangat setuju usulan itu dan semoga berjalan sesuai rencana. Usulan ini sekaligus pertaruhan kredibilitas Pak Menteri (Muhadjir),” kata Wenten melalui sambungan telepon, dihubungi dari Denpasar, Senin (5/8).

Wenten yang juga Kepala SMP PGRI 2 Denpasar ini menambahkan, pengangkatan guru juga selayaknya mempertimbangkan masa pengabdian guru. “Mungkin dengan cara pembobotan antara lama pengabdian dengan kemampuan akademiknya, termasuk juga mempertimbangkan pengabdian guru di sekolah swasta,” tambah dia.

Yang terpenting, lanjut Wenten, pengangkatan ini harus segera terealisasi, mengingat pensiun guru terus berlanjut, sementara pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer. Kondisi ini dinilai sangat ironis. Lebih lanjut dia berharap, untuk memenuhi kuota guru, grade nilai kelulusannya juga dipertimbangkan agar tidak terlalu tinggi.

Sebelumnya, Formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang diusulkan ditambah 180.000. Kebutuhan guru saat ini lebih dari 707.000 orang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap usulan tersebut menjadi pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penambahan kuota diharapkan bisa menyelesaikan persoalan guru honorer yang selama ini terjadi.

“Kami mengusulkan 180.000 formasi untuk honorer yang terdiri dari 110.000 ribu untuk honorer, sebanyak 42.000 untuk guru pengganti PNS yang pensiun dan 28.000 untuk guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah baru,” ujar Muhadjir di Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurutnya, usulan sebanyak 180.000 itu terdiri antara CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk guru honorer yang memenuhi syarat, dipersilakan mengikuti tes CPNS. Sedangkan yang usia di atas 35 tahun terutama honorer K2 bisa mendaftar untuk PPPK.

Dia menambahkan, untuk pengangkatan guru honorer terbagi dalam tiga skema. Pertama, untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Selain itu pemerintah daerah diimbau agar tidak melakukan rekruitmen guru honorer. “Jangan ada lagi pengangkatan guru honorer, baik oleh pemerintah daerah ataupun sekolah,” ucapnya. (bud/bpn/tim).