BADUNG, balipuspanews.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut menitikberatkan pada penguatan budaya integritas, akuntabilitas, pengawasan berbasis risiko, serta pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rakor diikuti Sekretaris Jenderal Kemendagri beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Kemendagri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh beserta jajaran, para deputi KPK RI, Gubernur Jawa Timur beserta jajaran, serta kepala daerah se-Jawa Timur.
Dari Provinsi Bali, rakor dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni Wakil Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, serta Wakil Bupati Jembrana.
Ditemui usai acara, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menegaskan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen mendukung seluruh upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang menjadi agenda nasional.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus utama rapat koordinasi mencakup penguatan integritas kepala daerah melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah bersama unsur eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.
“Forum ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali,” jelas Wabup Badung.
Ia menambahkan, sinergi antar daerah dan antarinstansi menjadi hal penting untuk menyamakan langkah strategis dalam pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam keynote speech, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Kemendagri juga mendorong penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan integritas kepala daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sistem pengawasan yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan.
Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
