Wabup Sutjidra didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Made Subur saat melantik 71 anggota BPD di Kecamatan Kubutambahan.
sewa motor matic murah dibali

KUBUTAMBAHAN, balipuspanews.com — Wakil Bupati Buleleng, dr I Nyoman Sutjdidra,Sp.OG mengambil sumpah dan janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kecamatan Kubutambahan, bertempat di aula SMA Negeri Bali Mandara, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Rabu (14/8).

Wabup Sutjidra didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Made Subur melantik sebanyak 71 anggota BPD berasal dari 13 desa di Kecamatan Kubutambahan.

Pada kesempatan itu, Wabup Sutjidra mengharapkan anggota BPD mampu membangun sinergitas dengan kepala desa setempat.

“Kalau sudah kompak, bisa dipastikan pembangunan di desa utamanya di Kecamatan Kubutambahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat di desa itu sendiri,” kata Wabup Sutjidra.

Selain membangun sinergitas, BPD juga harus mampu melayani masyarakat secara tulus serta pandai dalam menjaring aspirasi masyarakat.

 

“Terpenting, BPD harus bisa melaksanakan tugas dan tupoksinya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik itu pengawasan, perencanaan dan pengerjaanya,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Made Subur mengatakan, untuk kedepannya setelah dilantik seluruh anggota BPD akan dilatih kapasitasnya sebagai anggota BPD baru dalam rangka penyusunan APBDes dan kelengkapan tata tertib (tatib), tata organisasi dan juga penyusunan peraturan desa.

 

“Melalui pelatihan-pelatihan itu, BPD, Kepala Desa serta Kelian Desa Pakraman dapat menjadi satu kesatuan utuh. Dengan demikian akan terbentuk sebuah pedoman dan regulasi dalam membangun desa. Ya, BPD, Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman mempunyai tangungjawab masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan disetiap desa di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Masih kata Kadis Subur, sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa tersebut sudah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Inilah yang perlu disingkronkan melalui pertemuan, rapat kordinasi sehingga kedepan dalam rangka menjalankan pemerintahan desa menjadi lebih baik” tandasnya.