Kamis, Oktober 29, 2020
Beranda Bali Denpasar Wagub Cok Ace Gelar Rapat Sosialisasi Kebijakan dengan Lembaga Perbankan

Wagub Cok Ace Gelar Rapat Sosialisasi Kebijakan dengan Lembaga Perbankan

DENPASAR, balipuspanews.com – Menindak lanjuti kondisi ekonomi Bali yang masih diangka minus 10,98 di triwulan ke II maka Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengumpulkan beberapa lembaga perbankan dan pelaku usaha pariwisata untuk melakukan rapat sosialisasi Kebijakan Perbankan Pemprov Bali kepada masyarakat di masa pandemi, rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (25/8).

Wagub Cok Ace mengatakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa kondisi ekonomi Bali untuk pertama kali berada pada minus 10,98, selain itu pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara yang awalnya direncanakan akan dibuka pada September mendatang namun diundur sampai waktu yang belum ditentukan.

“Dengan hal ini, tentu akan memberikan dampak terhadap Bali mengingat Bali hidup dengan aktivitas pariwisatanya,” jelasnya.

Dikhawatirkan ekonomi Bali akan tumbuh sangat melambat. Oleh karena itu, kehadiran para perbankan seperti Bank Indonesia, OJK, Bank Daerah maupun Bank Swasta dapat memberikan angin segar kepada masyarakat khususnya pada UMKM dalam pelunakan penyaluran kredit.

Untuk itu dalam rapat tersebut, Wagub Cok Ace dapat mendengar kebijakan apa yang bisa diberikan oleh perbankan dalam menanggapi situasi ini, sehingga para UMKM dapat terbantu dalam menjalankan usahanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, menyampaikan bahwa penyebaran COVID-19 sudah berdampak terhadap perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan II – 2020.

Namun demikian, sambung Trisno, Tiongkok yang mengalami COVID-19 di awal tahun sudah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan II – 2020. Begitu juga dengan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II -2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen (yoy) dari pertumbuhan Tw I-2020 yang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2020 Terkontraksi sebesar 2,97 persen.

“Khusus ekonomi Bali pada triwulan II mengalami minus yang sangat dalam yaitu -10,98, dimana ini adalah keadaan ekonomi bali yang paling rendah,” jelasnya.

Trisno Nugroho menekankan, diperlukan koordinasi kebijakan untuk mendorong sektor perekonomian yang produktif dan aman. Sektor yang produktif adalah sektor yang memberikan nilai tambah pada perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang rendah. Seperti sektor pertanian, pangan, peternakan, dan beberapa sektor lainnya.

Sedangkan pada tracking perekonomian Bali pada triwulan ke III, diproyeksikan akan ada pergerakan, terutama didorong oleh pergerakan wisatawan domestik.

Disamping itu, sejak adanya new normal era pencarian travel Bali pada website cenderung meningkat, dan hal ini mengindikasikan Bali masih menjadi destinasi wisata favorit.

Memasuki tatanan kehidupan era baru di triwulan ke III (Juli) 2020, kredit perbankan Bali mulai menunjukan peningkatan. Dimana peningkatan kredit bersumber dari modal kerja (4.94 yoy) dan investasi (32.43 yoy). Sementara dari sisi Lapangan Usaha bersumber dari kredit perdagangan (4.94 yoy) dan akomodasi makan dan minum (9.08 yoy).

Dengan demikian resiko kredit secara keseluruhan sedikit meningkat namun masih berada dibawah tresh hold. Namun dari sisi Lapangan Usaha, resiko kredit konstruksi meningkat cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian, begitu lula pada kredit UMKM yang akan ada pergerakan namun masih perlu perhatian.

Bank Indonesia mengusulkan beberapa strategi dalam menahan laju penurunan ekonomi di tahun 2020 yaitu: Relaksasi PSBB Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Percepatan absorpsi belanja pemerintah (termasuk belanja PEMDA). Pembukaan sektor ekonomi utama dengan disiplin ketat protokol CHSE.

Digitalisasi UMKM dan Mendorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Akselerasi kredit bank (termasuk BPD) ke sektor riil dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto memaparkan pemerintah pusat telah menyalurkan biaya penanganan Covid-19 sebesar 695.20 T. Yang meliputi biaya kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

“Terdapat beberapa program dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, dimana Total penerima program PKH di Bali sebanyak 89,883 orang,” jelasnya.

Bantuan lainnya berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai, di mana keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Selain itu, ada juga program bantuan sosial tunai. Bantuan yang berupa uang (Rp.200.000/bulan) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah Covid-19.

“Sebanyak 124.556 warga Bali yang sudah menerima bantuan tersebut. Selanjutnya ada program Bantuan Tunai Langsung Dana Desa dimana diberikan sebesar Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak,” sambungnya.

Program lainnya, ada program bantuan langsung UMKM yaitu bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID- 19 dalam rangka Program PEN.

Bantuan ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp.2.400.000 kepada pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria. Selanjutnya ada program kartu prakerja dan pemberian subsidi pada gaji/upah.

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan dalam rangka mendorong program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dan Penempatan Uang Negara (PUN) Bank BPD Bali telah menyesuaikan Suku Bunga Kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil dan konsumtif walaupun masih di lokal Bali, namun hal tersebut juga sebagai persiapan menuju era new normal.

Disamping itu, secara teknis ia juga menyampaikan beberapa kebijakan yang telah diambil oleh BPD seperti penyaluran KUR tahun 2020 dan subsidi yang diberikan pada debitur UMKM.

Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketua GIPI Bali, serta beberapa pelaku pariwisata dari berbagai Kabupaten/Kota.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan

- Advertisement -

Mobil Terguling di Renon, Tidak Ada Korban Jiwa

DENPASAR, balipuspanews.com-Mobil Honda HRV terguling di Jalan Cok Agung Tresna Renon, Denpasar, pada Senin (26/10/2020) sore. Meski demikian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa...

Usut Praktik Jual Beli Senjata Ilegal ke Separatis Papua

JAKARTA, balipuspanews.com - Praktik jual beli senjata ilegal ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang melibatkan oknum anggota Brimob harus diselidiki secara tuntas...
Member of