Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati hadiri dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali untuk mendengarkan penyampaian pandangan Fraksi terkait Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana tahun anggaran 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Senin (6/7).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati hadiri dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali untuk mendengarkan penyampaian pandangan Fraksi terkait Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana tahun anggaran 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Senin (6/7).

DENPASAR, balipuspanews.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati hadiri dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali untuk mendengarkan penyampaian pandangan Fraksi terkait Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana tahun anggaran 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Senin (6/7).

Mengawali Rapat Paripurna, tanggapan dari fraksi PDIP yang dibacakan oleh Made Budastra mengatakan mengenai Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, yang disusun berpedoman pada Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Selanjutnya akan menjadi instrumen kebijakan regulasi daerah yang berfungsi untuk sarana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

“Ini bertujuan untuk pemerataan dan kemajuan pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan kesejahteraan Krama Bali. Secara umum laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapat Daerah, Belanja dan Transfer terdiri dari Pembiayaan yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan SILPA,” jelasnya.

Sementara Tanggapan dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh Wayan Gunawan mengatakan bahwa terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada ketentuan Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Serta Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Ball Tahun 2020-2050 sebagai kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk membangun sistem Energi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.

Ranperda ini mengedepankan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di daerah demi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Ball” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Kami berpandangan bahwa pembahasan Raperda tentang Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Fraksi Partai Golkar, memberikan masukan konstruktif, dengan tetap berpegangan kepada aspek filosofis, historis, yuridis maupun sosiologis, dengan harapan tujuan-tujuan yang ingin kita wujudkan bersama,” jelas Gunawan.

Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang, dan Gubernur Koster menyampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional juga mendapat pandangan umum dari lima (5) fraksi DPRD Bali.

Menurut Ketut Juliarta, dalam
tanggapan fraksi Gerindra, mengatakan Legal drafting khususnya penyebutan “tempat” Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda, antara Rancangan Perda P2 APBD Tahun 2019 dibanding Rancangan Perda RUED-P Tahun 2020-2050, berbeda satu sama lain.

Sebelumnya menyebut “Ditetapkan di Denpasar”, sedangkan pada RUED P Tahun 2020-2050 menyebut “Ditetapkan di Bali”. Demikian halnya dengan tempat pengundangan Perda dimaksud.

Ketentuan Penutup pada P2 APBD Tahun 2019 Hal penyebutan tempat ini telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni tempat sesuai nama Ibu Kota Daerah Provinsi/ Ibu Kota Daerah Kabupaten/Kota, bukan nama Provinsi/ bukan nama Kabupaten /Kota. nama Agar dijelaskan oleh Gubernur atas adanya perbedaan penyebutan “tempat” penetapan dan “tempat” pengundangan Suatu Perda.

Sementara tanggapan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Komang Nova Sewi Putra mengatakan secara Legal Drafting Raperda yang terdiri dari 9 Bab dan 12 Pasal ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No.12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang- undangan.

Nova menyebut, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Raperda ini sebagai Tiang Pancang Rencana Pembangunan Pusat Enegi Daerah khususnya Daerah Bali sehingga diharapkan Raperda ini merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah.

Ranperda ini pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan Energi Bersih bertujuan agar Bali menjadi mandiri energi, dan tidak bergantung kepada daerah lain, maka Fraksi Partai Demokrat memandang langkah Gubernur sudah sangat progresif dan responsif dalam rangka menjawab dan menyikapi isu-isu kelangkaan dan krisis energi utamanya energi listrik di Bali.

“Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur,” ungkapnya seraya menyatakan setuju diajukannya Rapreda ini untuk dibahas.

Selain itu, lanjut Nova, demi menjaga Kesucian Pulau Bali salah satunya melalui upaya ketersediaan energi yang ramah lingkungan adalah suatu keharusan bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk segera mewujudkan rencana pembangunan energi daerah melalui penetapan Raperda RUED-P Tahun 2020-2050, sesuai perintah/amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

Untuk itu fraksi Demokrat mendorong agar pembahasan Raperda ini dilakukan secara maksimal dengan melibatkan pihak terkait dan pemangku kepentingan guna mendapat masukan dari berbagai sumber demi sempurnanya Raperda yang sedang dibahas.

Hal senada disampaikan I Wayan Arta, saat membacakan tanggapan fraksi Nasdem-PSI-Hanura, memberikan tanggapan soal Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P).

Pihaknya menyambut gembira akhirnya apa yang dicita-citakan ditahun-tahun sebelumnya terkait energi terbaru di Provinsi Bali bisa segera diimplementasikan.

“Sebagaimana kita semua ketahui, isu soal energi terbarukan ini sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu, baik di tingkat nasional maupun lokal, Bahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Energi Terbarukan,” beber Arta.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan

Facebook Comments