DENPASAR, balipuspanews.com – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan berbagai keluh kesah pelaku pariwisata yang saat ini berada dalam situasi sangat tertekan karena belum ada tanda-tanda kebangkitan sektor pariwisata secara signifikan.
Hal itu didampaikan Wagub Cok Ace saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Kamis (27/1/2022).
Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Charles Honoris ini terkait pengawasan persiapan penerapan protokol kesehatan bagi delegasi pertemuan G-20 dan event internasional lainnya di Bali.
Wagub Cok Ace bertutur, border internasional yang resmi dibuka pada 14 Oktober 2021 lalu sempat memberi angin segar bagi pelaku pariwisata di Bali. Namun faktanya, kebijakan itu tak berpengaruh signifikan bagi pemulihan sektor pariwisata.
Pembukaan border internasional tak berdampak pada bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Pulau Dewata. Sepanjang tahun 2021, pihaknya mencatat wisatawan asing yang masuk ke Bali hanya berjumlah 41 orang.
“Padahal sebelum pandemi, jumlah kunjungan mencapai 6,3 juta,” sebutnya.
Situasi keterpurukan yang berlarut-larut ini membuat sebagian besar masyarakat Bali yang bergantung pada sektor pariwisata menjadi sangat tertekan. Apalagi, sejumlah pengusaha sempat menambah utang untuk membenahi kembali sarana akomodasi wisata yang mereka kelola.
“Mereka sempat punya harapan besar sehingga menambah utang untuk membersihkan kolam, membuat AC kembali dingin dan karpet tidak bau. Ibarat menjaga warung, kami kembali menata barang dagangan,mengelap etalase. Tapi pembeli tak kunjung datang hingga etalase kami kembali berdebu,” ujarnya diplomatis.
Ia pun menyebut sejumlah kebijakan yang perlu dikaji untuk pemulihan pariwisata Bali. Pertama, syarat penerbangan direct ke Bali yang menurutnya mesti dievaluasi karena tidak mungkin perusahan penerbangan dari Eropa mau memberangkatkan pesawat yang hanya mengangkut 25 penumpang dengan durasi penerbangan cukup panjang.
Kedua, ruwetnya mekanisme pengurusan visa yang dikeluhkan wisatawan. Selain ruwet, kuota sebanyak 1.500 orang asing per hari untuk tujuan seluruh Indonesia juga sangat kecil, karena sebelum pandemi, Bali kedatangan 16 hingga 17 ribu wisatawan.
Hal lain yang juga memberatkan wisatawan adalah biaya penanganan Covid-19 yang dibebankan kepada mereka. Panglingsir Puri Ubud ini berharap masukan ini mendapat perhatian jajaran Komisi IX DPR RI untuk dikoordinasikan dengan pemerintah.
Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga melaporkan perkembangan terakhir penanganan Covid-19 di Pulau Dewata. Berdasarkan data per tanggal 25 Januari 2022, kasus kumulatif konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 114.860 orang dan 4.066 orang meninggal.
Wagub Cok Ace menambahkan, Bali akan menjadi tempat penyelenggaraan G20 mulai bulan Februari 2022. Oleh sebab itu, Pemprov Bali memprioritaskan pemberian fasilitas yang berkualitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat kepada delegasi G20.
“Dalam rangka penyelenggaraan G20, kami juga telah menetapkan RS Rujukan untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan. Masing-masing RS menyiapkan fasilitas perawatan pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur isolasi intensif serta non-intensif sebanyak 2.340 tempat tidur,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga mewajibkan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environtment) dan sampai saat ini telah ada 1.576 destinasi dan industri pariwisata yang telah memiliki sertifikat CHSE.
Pimpinan Rombongan Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan bahwa kunker ini bertujuan mendapatkan informasi dan gambaran komprehensif tentang penerapan prokes dan persiapan infrastruktur pendukung kegiatan presidensi G20 di Bali.
Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, presidensi G20 berpotensi mendatangkan wisatawan dari 20 negara anggota, organisasi internasional dan negara undangan.
“Estimasi warga negara asing yang akan masuk ke tanah air dalam event tersebut diperkirakan mencapai 6.500 delegasi,” ujarnya.
Mengingat tingginya mobilitas warga asing, pemerintah berkewajiban memastikan kegiatan itu berjalan lancar dan menjamin tak ada klaster baru penyebaran Covid-19. Kegiatan Kunker diisi dengan sesi diskusi dan diakhiri penyerahan cenderamata.
Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan
