Selasa, Juli 16, 2024
BerandaNasionalJakartaWamenkominfo Tegaskan Perpres Publisher Right Tak Bungkam Kebebasan Pers

Wamenkominfo Tegaskan Perpres Publisher Right Tak Bungkam Kebebasan Pers

JAKARTA, balipuspanews.com – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres Publisher Right) tidak terkait atau berhubungan dengan kebebasan pers.

Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers para jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan.

Penegasan disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, untuk meluruskan kesalahpahaman bahwa Perpres Publisher Right akan membelenggu kebebasan pers.

“Itu salah paham karena Perpres ini tak berhubungan dengan kebebasan pers, bahkan tidak mengatur tentang jurnalisme berkualitas, itu akan diatur Dewan Pers,” ucap Nezar Patria dalam Forum Medan Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ‘Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?’ yang digelar secara daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Nezar Patria menjelaskan Perpres Publisher Right atau Perpres hak penerbitan jurnalistik itu mengatur mengenai hubungan antara perusahaan media (publisher) dengan perusahaan platform digital, seperti Google, Meta (Facebook) dan lainnya.

Bahkan, Perpres itu meminta platform digital memprioritaskan konten yang mendukung jurnalisme berkualitas dan konten yang menunjang UU mengenai Pers.

BACA :  Kurang 9.928 Dukungan, Kari Subali - Ismaya Optimis Lolos Jalur Independen

“Jadi tidak ada konten itu boleh atau tidak karena yang diatur (dalam Perpers Publisher Right) adalah hubungan dengan platform digital dengan publisher. Silahkan dibaca lagi karena tidak ada isi yang membungkam kebebasan pers,” tegasnya.

Menurutnya, Perpres Publisher Right tidak terlalu sulit untuk dipahami masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan karena hanya terdiri atas 19 pasal.

“Saya rasa Perpres itu tidak panjang hanya 19 pasal yang bisa diunduh di berbagai media, bahkan di Dewan Pers juga ada,” ujar Nezar Patria.

Di forum sama, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Yadi Hendriana menjelaskan Perpres Publisher Right mengatur tanggung jawab platform melakukan distribusi konten yang dibuat publisher.

Oleh karena itu, Yadi menepis anggapan bahwa regulasi yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Februari 2024 itu akan mencampuri dan mempengaruhi kebebasan jurnalisme dalam bekerja.

“Nggak ada. Perpres itu mengatur jurnalisme berkualitas. Jadi Perpres itu mengatur tanggungjawab platform melakukan distribusi konten,” kata Yadi.

BACA :  Bupati Sanjaya Hadiri Peringatan Puncak Hari Koperasi Nasional ke-77

Lebih jauh, Yadi menjelaskan Perpres dibuat karena proses distribusi konten yang dilakukan perusahaan platform digital di media sosial tidak diatur tentang kode etik seperti yang ada dalam proses pembuatan berita dalam jurnalistik.

Karena tidak ada kode etik dalam platform digital maka kemudian menjadi masalah karena banyaknya bertebaran di medsos berisi konten porno, tidak bertanggung jawab, hoaks dan lainnya. Dewan pers sendiri telah menerima lebih dari 3.600 pengaduan selama lima tahun terakhir terkait persoalan ini.

“Ketika dia memproduksi konten tak bertanggung jawab dan lainnya dia bukan melakukan kemerdekaan pers. Dengan adanya Perpres ini diharapkan kemerdekaan pers itu bisa terpenuhi,” tegas Yadi.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular