Gianyar, balipuspanews.com – Fenomena boikot sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2016 hanya gertak sambal belaka, buktinya Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Jumat (26/5) berjalan tanpa hambatan.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 3 tahun 2007, LKPJ kepala daerah kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama saatu tahun anggaran yang ruang lingkupnya meliputi arah kebijakan umum, pengelolaan keuangan daerah, penyelengggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan daan penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
BERITA TERKAIT : Mih Dewa Ratu!!! Bagian Bansos Tebang Pilih Sidang Paripurna di Boikot
Sesuai amanat peraturan tersebut, Pansus LKPJ telah melakukan kajian, pembahan dan catatan penting berupa rekomendasi atas laporan LKPJ Bupati Gianyar tahun 2016 berdasarkan msukan msing-masing fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Gianyar.
“ Rekomendasi ini memiliki arti yang sangat penting untuk perbaikan kinerja pemerintah kedepannya,” tegas Tagel Winarta.
Selanjutnya pada sidang tersebut, Ketua Pansus LKPJ Putu Gede Pebriantara,SE membacakan Rekomendasi LKPJ Bupati Gianyar tahun 2016. Dalam rekomendasi tersebut ditekankan pada beberapa hal seperti anggota dewan sangat mengapresiasi beberapa capaian positif dari Pemkab. Gianyar. Dari 9 prioritas pembangunan di Kabupaten Gianyar sepeti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas pelayanan birokrasi, pertanian, pariwisata social budaya daan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Khusus untuk pencapaian PAD yang telah melampaui target, dewan sangat mengapresiasi. Namun kedepannya dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, maka kebijakan pengelolaan daerah dapat dilakukan melalui penetapan perda atau payung hukum agar dapat mengintensifkan PAD. Hal ini dilakukan mengingat banyak penginapan, villa, restaurant dan bentuk usaha lainnya yang tidak berizin dan tidak membayar pajak.
Masalah pendidikan, kesehatan, dan pegentasan kemiskinan juga menjadi perhatian anggota DPRD Gianyar. Perbaikan sarana dan mutu pendidikan maupun kesehatan harus tetap menjadi prioritas kedepannya. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan peran puskesmas rawat inap agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih maksimal.
Putu Gede Pebriantara juga menyampaikan apresiasi dari anggota dewan mengenai program pembentukan Kebun Raya Payangan sebagai salah satu wujud dari pelestarian alam. Ini merupakan langkah yang posistif, selain upaya pelestariaan alam juga sebagai upaya pembelajaraan pada masyarakat dalam mengoptimalkan pendidikan lingkungan sejak dini, agar bencana alam akibat ketelodaran menjaga alam dapat diminimalisir.
Sementara itu Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih pada anggota dewan karena telah bersungguh-sungguh mencermati laporan LKPJ tahun anggaran 2016 dan memberikan masukan dan kritik yang sangat bermanfaat.
sMenurut Bupati Agung Bharata, keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud bila terjalin hubungan kerjasaama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
