Jumat, Maret 29, 2024
BerandaDenpasarWiranto : KMHDI Menjadi Penjaga Pancasila dan NKRI

Wiranto : KMHDI Menjadi Penjaga Pancasila dan NKRI

Rakornas XII Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (KMHDI

Denpasar, balipuspanews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan termasuk Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dapat menjadi penjaga Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

“Di masa perang modern yang multi dimensi seperti sekarang ini generasi muda mesti waspada dan berperan aktif menangkal “serangan” yang tidak nyata tersebut agar Pancasila dan NKRI tetap terjaga,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional XIII KMHDI di Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar Bali Kamis (31/8).

Pembukaan ditandai Pembacaan Deklarasi Mahasiswa Hindu Untuk Pancasila yang disampaikan Presidum Pusat KMHDI I Putu Wiratnaya yang isinya menyatakan bahwa Pancasila menjadi pemersatu keragaman ideologis yang ada di Indonesia dan KMHDI senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

“Oleh karenanya setiap upaya pelemahan terhadap Pancasila adalah tindakan yang menyimpang dari konstitusi,” tegas Wiratnaya. KMHDI sebagai bagian bangsa akan selalu bersama dan mendukung Pemerintah dalam mencegah segala bentuk radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI. Deklarasi tersebut ditandatangi Presidium KMHDI Putu Wiratnaya dan Menkopolhukam Wiranto.

BACA :  Rayakan Lebaran di Kampung Halaman, Polresta Denpasar Gelar Mudik Gratis

Rakornas dihadiri utusan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI dari seluruh Indonesia serta Forum Alumni KMHDI dari berbagai daerah. Tampak pula hadir organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KAMMI dan LMD. Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika dan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta beserta Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Partha SH tampak di antara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Bali yang menghadiri acara Rakornas tersebut.

Lebih lanjut Menkopolhukam Wiranto menambahkan di masa lalu perang konvesional melibatkan tentara dan persenjataan. “Namun kini perang tersebut hampir tidak ada karena berbiaya mahal dan digantikan dengan perang modern yang multi dimensi,” tegas Wiranto yang menjadi menteri selama empat presiden ini. Perang multidimensi berupa terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, ilegal logging, ilegal fishing, narkoba, human trafficking dan lain sebagainya.

“Termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa negara kita,” jelasnya. Perang jenis ini sangat berbahaya dan jahat karena tidak terlihat namun langsung muncul di tengah masyarakat. Jika tidak waspada maka dapat terjadi kehancuran bangsa. “Perang ini menjadi semakin berbahaya karena tingkat pemakaian smart phone dan internet semakin banyak,” jelasnya.

BACA :  Banyak Ditemukan Kesalahan Penulisan Surat-surat, ASN Pemprov Bali Diberi Sosialisasi Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia

Saat ini pengguna smart phone mencapai 300 juta. “Bahkan aksi terorisme bisa dilakukan perorangan dengan mencontoh dari tayangan internet,” jelasnya. Perang multidimensi ini juga menjelajah lintas negara sehingga sepatutnya semua negara bekerjasama memberantasnya.

“Pemuda, khususnya KMHDI sebagai insan intelektual sangat berperan dalam mencegah penyebaran perang ini,” jelasnya. Pihaknya juga meminta agar semua pihak menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki pada bangsa dan negara ini. “Dengan kecintaan dan rasa memiliki akan menumbuhkan rasa bela negara setiap saat di kala ada ancaman dari perang modern ini,” jelasnya. Dijelaskannya karena keterbatasan anggaran pendidikan bela negara baru bisa menyasar sedikit generasi muda. Pihaknya berharap besar pada organisasi kemahasiswaan seperti KMHDI dapat menjadi ajang pendidikan bela negara juga dengan senantiasa menumbuhkan kecintaan pada Pancasila dan NKRI.

Sementara itu Presidium KHMDI Wiratnaya menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas). “Jangan sampai negara ini dirusak karena oknum oknum yang memiliki ideologi selain Pancasila” tegasnya di hadapan ratusan undangan. Pihaknya juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah yang telah mengungkap jaringan raksasa penyebar berita hoax dan kebencian yang memang dilakukan secara terorganisir

BACA :  Wabup Suiasa Buka Rembug Stunting Kabupaten Badung Tahun 2024
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular