Sabtu, Mei 18, 2024
BerandaDenpasarWisman akan Dikenakan Retribusi 10 Dolar Masuk Bali

Wisman akan Dikenakan Retribusi 10 Dolar Masuk Bali

DENPASAR, balipuspanews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terkait lima Ranperda yang masih bergulir. Salah satunya disepakati biaya 10 dolar bagi wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata.

Hal ini disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Kamis (20/7/2023) di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali.

Adapun lima Rancangan Peraturan
Daerah dimaksud yaitu Ranperda tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing
Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah
dan Tidak Mengikat, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disampaikan pada tanggal 12 Juli 2023 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

Gubernur Koster memberikan jawaban terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagai berikut: Pertama, Pemungutan akan dilaksanakan melalui pembayaran elektronik (e-payment) dan wajib dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali.

BACA :  CPMI Diberikan Pemahaman Agar Aman dan Nyaman Bekerja di Luar Negeri

Kedua, hasil pungutan akan dikelola secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan wisatawan asing dan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil
pungutan bagi wisatawan asing.

Ketiga, Gubernur sependapat, alokasi pungutan harus sesuai peruntukan, tanpa memangkas anggaran dari APBD Induk dan telah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Keempat, Koordinasi terkait insentif dengan pemerintah pusat perlu dilakukan manakala pemerintah pusat juga memberlakukan tax tourism untuk setiap warga negara asing yang datang ke
Indonesia.

Kelima, setiap wisatawan yang datang baik melalui laut, darat, dan udara akan dikenakan pungutan sama rata hanya 1 (satu) kali selama berwisata di Bali.

Kata Gubernur, Keenam, subtansi/materi
pengaturan mengenai penyidikan dan sanksi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Ketujuh, besaran pungutan disetarakan dengan $10 (sepuluh dolar) dan akan ditinjau dan/atau dievaluasi paling lama 3 tahun sekali.

“Penetapan besaran pungutan hasil peninjauan dan/evaluasi akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD Provinsi Bali,” imbuhnya.

BACA :  XL Axiata Siapkan Jaringan Berkualitas dan Body Worn Camera saat WWF

Tak hanya itu, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat
sebagai berikut: Pertama, sependapat untuk menambahkan pengertian Desa Adat dalam Ketentuan Umum.

Kedua, Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah memang merupakan hal yang tidak dilarang, akan tetapi terdapat pembatasan pengaturan sanksi pidana yaitu hanya untuk kualifikasi tindak pidana pelanggaran dan bukan kejahatan. Dalam undang-undang, pelanggaran atas penyalahgunaan keuangan Negara masuk dalam ranah kejahatan dengan ancaman yang lebih tinggi/berat dari pada yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah.

Sementara jawaban Ketiga, pengaturan mengenai penggunaan Labelisasi Produk dengan Branding Bali, tata cara perolehan, serta pembinaan dan pengawasan,
telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan Branding Bali.

Kebudayaan dan Lingkungan Alam
Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat. Keempat, Partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan pihak
lain telah diatur dalam batang tubuh dan
dipertegas lagi dalam penjelasan Rancangan Peraturan Daerah.

BACA :  Manfaatkan Mobile IP Clinic, Buleleng Akan Daftarkan Cipta Karya Daerah

“Konsep sukarela atau tidak mengikat
merupakan konsep utuh dan logis atas
penggunaan istilah kontribusi yang menjadi amanat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali,” pungkasnya.

Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular