WN Denmark Kasus Pengerusakan Pelinggih Dibebaskan dari Lapas, Ditempatkan di Rudenim Denpasar

Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Denmark berinisial LC dibebaskan dari Lapas Kelas IIB Singaraja, pada Jumat (26/11/2021)
Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Denmark berinisial LC dibebaskan dari Lapas Kelas IIB Singaraja, pada Jumat (26/11/2021)

DENPASAR, balipuspanews.com – Setelah menjalani masa penahanan 7 Bulan akibat dipidana kasus pengerusakan pelinggih Kalibukbuk Buleleng, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Denmark berinisial LC dibebaskan dari Lapas Kelas IIB Singaraja, pada Jumat (26/11/2021).

Dan, selanjutnya LC ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar sambil menunggu pendeportasian ke negaranya.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk, LC asal Denmark diserahterimakan dari Lapas Kelas IIB ke Rudenim Denpasar sekitar pukul 11.30 WITA.

Tiba di Rudenim Denpasar, LC menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan dan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Bebas dari Lapas Singaraja, LC akan segera dideportasi. Pihak Rudenim selanjutnya berkoordinasi terkait tiket penerbangan yang bersangkutan dengan Kedutaan Besar Denmark,” ujar Jamaruli, pada Minggu (28/11/2021).

Baca Juga :  RAPBN 2023: Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,3 Persen, Rupiah Dipatok Rp14.750 Per Dolar AS

Ditegaskannya, kendati sudah bebas yang bersangkutan tidak diserahkan langsung ke pihak keluarga, namun yang bersangkutan akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar selama menunggu proses deportasi.

Diungkapkan Jamaruli, LC dalam hal ini telah melanggar peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 75 Undang Undang Keimigrasian.

“Ia menjalani masa penahanan 7 Bulan akibat dipidana kasus pengerusakan pelinggih Kalibukbuk, Buleleng,” bebernya.

Dinyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian terhadap Orang  Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

“Apabila ada WNA yang keberatan untuk dideportasi, agar mengajukan keberatan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM,” tegas Jamaruli Manihuruk.

Baca Juga :  Sambut HUT Kemerdekaan RI, 2.074 Napi Warga Binaan Terima Remisi

Penulis : Kontributor Denpasar 

Editor : Oka Suryawan