SINGARAJA, balipuspanews.com — Sebanyak 71 satuan kerja (Satker) kuasa anggaran dan pengelola APBN di Buleleng dan Jembrana hadir dalam acara penguatan zona integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Rabu (29/1).
Kepala KPPN Singaraja, Jordan mengatakan acara penguatan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun ini diprioritaskan untuk dibina dalam pendokumentasian penggunaan anggaran untuk mengejar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pengelolaan APBN yang terserap ke seluruh kabupaten di Indonesia, tak cukup hanya dipertanggungjawabkan lewat kelengkapan administrasi. Namun yang lebih penting dan terperinci diperlukan dokumentasi sebagai bukti satker memang bersih dari korupsi.
“Semua pemerintah sudah pegang zona integritas bebas korupsi, namun perlu dokumentasi yang lebih detail, seperti dokumentasi pelayanan public, SOP, pencanangan dan sosialiasi masyarakat, hasil survey masyarakat yang leih akuntabel termasuk sertifikasi,” terang Jordan.
KPPN Singaraja, sebut Jordan sudah mengantongi predikat WBK sejak 2018 lalu. Saat ini, pihaknya sedang mengejar WBBM.
“KPPN terus berupaya menarik dan mengajak satkernya untuk mengikuti penilaian WBK menuju WBBM,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Kuangan RI, Tri Budhianto, pengelolaan dan penggunaan APBN dituntut memiliki output dari 5 program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Mulai peningkatan SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, peraturan dan transformasi ekonomi,” singkatnya.
