BANGLI, balipuspanews.com – Pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) di Kota Dingin Bangli mendapatkan perhatian serius dari Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. Menurutnya, perlu ada sistem ideal untuk mencatat pajak yang diterima.
Pasalnya, antara pelaporan dan fakta di lapangan bisa berbeda. Hal itu disampaikan politikus PDIP asal Tembuku ini saat dikonfirmasi balipuspanews.com, Senin (22/11/2021) petang.
“Bisa dibuat aplikasi tersentral. Kita minta dinas terkait yang membidangi untuk menerapkan sistem informasi dengan teknologi terkini,” kata Suastika.
Politikus yang juga bendahara DPC PDIP Bangli ini juga meminta dinas terkait untuk melakukan komunikasi intensif dengan pihak pengelola restaurant dan hotel untuk menerapkan sistem yang memadai. Ditanya adanya PHR yang bocor, Suastika menjawab teka teki.
“Bocor tidak, tapi tidak sesuai fakta dengan pelaporan,” sebutnya.
Disinggung adanya usulan dari pelaku pariwisata untuk meniadakan pungutan retribusi kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kintamani, dan digantikan dengan PHR diakhir, Suastika menjawab diplomatis.
Menurutnya, retribusi berbeda dengan pajak. Dia mencontohkan Taman Impian Ancol, Jakarta. Begitu masuk, langsung membayar retribusi. Selanjutnya, pengunjung bisa menikmati fasilitas.
“Retribusi berkaitan dengan fasilitas. Uang rakyat Bangli kita dorong untuk pengembangan Kintamani. Kalau tidak ada retribusi diawal, bagaimana kita membangun yang lain,” sebutnya memberikan alasan.
Terkait PHR, Suastika menyebutkan itu adalah uang milik rakyat yang dititipkan lewat pengelola hotel dan restaurant.
Ditanya kunjungan wisatawan saat pandemi Covid-19, Suastika menyebutkan Kintamani cukup ramai dikunjungi wisatawan domestik (wisdom). Ini dibuktikan selalu ramainya restaurant atau kedai yang menjual kopi khas Kintamani.
Penulis/Editor : Oka Suryawan
