BANGLI, balipuspanews.com – Anggota DPRD Bangli Ida Bagus Made Santosa meminta pengambilan keputusan dalam penetapan APBD Tahun 2025, yang akan diambil dalam Sidang Paripurna, Kamis (31/10/2024) dilakukan secara voting.
Kepada media, Rabu (30/10/2024), politikus vokal asal Demulih itu mengatakan, kenapa dirinya menolak dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah, lantaran APBD tahun 2025 tidak memenuhi syarat secara formil maupun materil.
Yang mana, jelasnya syarat formilnya adalah mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPR. Dan, ini sama sekali tidak ada, baik dalam perubahan maupun dalam pembahasan APBD tahun 2025.
“Kita sama sekali tidak boleh menyampaikan saran, memasukan ide, saran maupun gagasan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Tegasnya, yang terjadi selama ini adalah penjelasan dan penyampaian saja, Jadi hanya menjadi pemahaman saja untuk anggota DPR.
“Debat terkait sekala prioritas tidak ada, disana Musrenbang disini ada pokir dewa sama sekali tidak ada dalam pembahasan tu,” ucapnya lagi.
Disebutkan, esensi pembahasan ini tidak bisa merubah titik maupun koma dalam rancangan.
“Bahwa saya dalam rapat ini mempunyai hak suara, sedangkan hal suara saya terkait pengambilan Keputusan besok. Besok diputuskan apakah diterima atau ditolak, Untuk itu, dirinya dalam pengambilan keputusan nanti, menolak dilakukan secara musyawarah mufakat, musyawarah tidak apalagi mufakat, jadi dilakukan voting,” ungkapnya.
Dengan demikian, jelas IB. Santosa, siapa tidak setuju dan setuju akan jelas. Karena hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban politik dan hukum dikemudian hari.
“Saya menganggap lembaga DPRD dibutuhkan hanya sebagai lembaga tukang stemple.
“Ya memang seperti itu kenyataannya. Buktinya, dalam pembahasan tidak boleh merubah titik dan komanya. Jadi sekali lagi sampaikan kita diminta hanya sebagai tukang stempel saja. Yakni mengesahkan, tanpa merubah titik dan komanya,” tandasnya.
Penulis/Editor: Oka Suryawan
