JAKARTA, balipuspanews.com – Dahsyatnya dampak negatif politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa yang kerap dijadikan komoditas politik pada pesta demokrasi Pemilu telah membuat sendi kehidupan berbangsa terkoyak.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terbelahnya rakyat menjadi dua kelompok besar dengan sebutan “Cebong” dan “Kampret” pada Pemilu 2019 lalu.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menegaskan pihaknya berupaya keras agar penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang tidak terjadi lagi politik identitas.
“Oleh karena itu, menurut saya sangat penting agar pasangan calon presiden itu tidak hanya dua pasangan calon,” ucap Jazilul dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024’ di Media center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Menurut Jazilul, ada dua hal yang bisa dijadikan parameter sukses penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu presiden dan Pilkada. Parameter pertama, adalah suksesi mengundang partisipasi dan persatuan masyarakat.
“Dan suksesi itu juga tidak menimbulkan politik identitas,” ucap Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil.
Untuk mewujudkan itu, Gus Jazil menyarankan agar Pilpres 2024 mendatang didorong menghadirkan jumlah paslon capres/cawapres minimal 3 paslon. Dengan syarat presidensial threshold 20% untuk bisa mengajukan paslon capres/cawapres, Gus Jazil mengaku masih dimungkinkan jumlah minimal 3 paslon bisa terwujud.
“Kalau besok terjadi dua pasangan calon saya yakin politik identitas akan terjadi, karena nanti akan ada pembelahan antara calon presiden yang menggunakan isu agama, isu etnis maupun isu menjatuhkan salah satu karena terjadinya dua kubu,” ujar Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Anggota MPR/DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) Mardani Ali Sera mengatakan sebab paling utama dari persoalan ini adalah sistem pendidikan politik di negeri ini yang perlu segera dibenahi.
Sebetulnya menurut Mardani, harmoni dan toleransi sudah menjadi sesuatu yang menyatu. Tidak pernah sebelumnya bangsa ini memiliki masalah karena Founding Father sudah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara agar bersatu dalam keragaman.
Hanya memang, katanya di era kemajuan internet sekarang ini setiap kepala bebas mencari masukan.
“Kita perlu membuat sistem pendidikan yang lebih mampu melakukan internalisasi dialog, diskusi kolaborasi dalam bab yang kritis seperti ini,” sarannya.
Sebenarnya sambung Mardani, biasanya semakin kuat kualitas pendidikan politik maka semakin masyarakat openmind, semakin terbuka terhadap perbedaan pilihan politik.
“Sebetulnya saya mengapresiasi beberapa inisiatif Mas menteri, Mas Nadiem, mulai dari merdeka belajar dan kampus merdeka, itu buat saya sebuah terobosan yang baik tinggal pada tataran aplikasi dan eksekusi itu perlu reformasi birokrasi yang luar biasa,” sebut Mardani.
Anggota MPR/DPR RI lainnya, Guspardi Gaus sependapat menolak politik identitas yang kental dengan isu suku, agama dan ras (SARA). Ia menilai pembelahan di masyarakat bertolak belakang dengan komitmen merawat dan menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.
“Politik identitas itu lebih banyak madharat (keburukan) daripada manfaatnya, meski sulit dihilangkan. Mengapa? Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang yang juga beragam, dalam politik itu pasti akan mempengaruhi nilai-nilai persatuan,” kata Guspardi.
Pengamat Politik Ujang Komarudin berharap para politisi dalam kontestasi Pilpres itu mesti menjadi negarawan. Semua kandidat capres dan Pilkada diuji melalui visi dan misinya. Bukan identitasnya. Karena, politik identitas yang muncul selama ini hanya untuk menjatuhkan lawan politik.
“Meski dalam hubungan sosial politik itu pasti akan ada konflik di tengah masyarakat yang heterogen ini. Sehingga dibutuhkan sosok yang menjadi teladan. Terlebih membawa dalil-dalil agama, ini pasti sulit bahkan taruhannya hidup mati. Kan susah. Inilah yang mesti dihindari,” ucap Ujang Komarudin.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
