BULELENG, balipuspanews.com – Tim Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia hadir langsung ke Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025. Dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah V.2, Nurul Ichsan Al Huda ada beberapa poit yang menjadi penekanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Disambut langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa, KPK RI langsung memberikan penekanan tentang pentingnya perhatian terhadap titik-titik rawan korupsi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah.
Huda juga menyoroti perlunya evaluasi dan pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Guna Objek Pajak Indikatif (NGUPI) agar selaras dengan kondisi harga pasar terkini. Hal ini berkaitan langsung dengan optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dalam sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kami mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa memperbarui data NGUPI sesuai kondisi lapangan. Jangan sampai data lama menjadi celah yang justru menghambat transparansi dan efektivitas pungutan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Nyoman Sutjidra menilai kegiatan monitoring dan koordinasi yang dilakukan KPK merupakan forum penting untuk mengevaluasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi secara sistematis dan terintegrasi.
“Monitoring Controlling Surveillance of Prevention KPK (MCSP KPK) adalah instrumen strategis yang tidak hanya sekadar penilaian, tetapi juga panduan bagi kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mendukung penuh dan melaksanakan seluruh area intervensi dalam MCSP KPK 2025,” ujarnya.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin kuat dalam mendorong penerapan prinsip good governance dan clean government, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan daerah.
Penulis : Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
