DENPASAR, balipuspanews.com -Dewan Bali usulkan agar pecalang nantinya mendapatkan imbalan berupa biaya operasional agar semua kegiatan pecalang dapat berjalan dengan baik.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, SH saat menghadiri acara sosialisasi Raperda tentang Desa Adat di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (25/3) pagi.
“Kita paham bahwa saat pecalang ini sangat banyak tugasnya apalagi disamping tugas desa pekraman di desa adat, mereka juga sering dilibatkan dalam tugas tugas kantibmas bahkan dalam tugas tugas kebencanaan oleh karena itu ada harapan agar pecalang mendapatkan bantuan biaya operasional, ” ungkap Parta.
Dilanjutkan Nyoman Parta yang juga caleg DPR RI nomor urut 7 ini mengatakan bahwa Dewan Bali agar biaya operasional pecalang bisa terwujud, pihaknya kan mengusulkan di dalam forum dan juga anggaran APBD, untuk biaya operasionalnya sendiri akan diambil dari dana BKK dan dipersentasekan untuk pecalang.
“Ada dana BKK dan mungkin didalam dana BKK itu bisa di persentasekan berapa untuk pecalang,” tuturnya.
Saat ini Dewan Bali masih berfokus untuk mengumpulkan para pecalang dari seluruh Desa Adat di Bali dan membentuk forum jambore dimana akan diberikan pelatihan, wawasan, dan ketrampilannya khususnya di dalam kantibmas. (catur/bpn/tim)
