Dikecam, Anggaran IMF-WB Saat Krisis Tsunami

Demo

Denpasar, balipuspanews. com – Konferensi Rakyat Global (Peoples’ Global Conference/PGC) Menentang Dana Moneter Internasional – Bank Dunia (IMF-WB) mengecam tayangan yang memalukan tentang “kepatuhan” kepada IMF-WB yang dipimpin AS, dan ketidakpekaan Presiden Joko Widodo terhadap tuntutan rakyat yang ditunjukkan dengan pengeluaran jutaan dolar untuk persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di tengah derita rakyat akibat gempa bumi dan tsunami di Indonesia yang memakan ribuan jiwa dan jutaan properti.

“Pemerintah Jokowi telah mengalokasikan setidaknya USD 53 juta untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia,” kata Muhamad Ali dalam pers releasenya Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Menentang IMF WB saat melakukan orasi di depan Monumen Bajra Sandi,  Lapangan Renon, Denpasar, Senin (8/10).

Ia mengatakan PGC mencatat bahwa hal ini sangat berlebihan ditengah kondisi gempa bumi yang melanda Lombok dan Sulawesi yang hanya berselang sebulan.

Jelasnya, Gempa bumi di bulan Agustus yang melanda Lombok mengakibatkan setidaknya 560 korban jiwa dan sedikitnya seribu orang terluka. Sementara itu, data terbaru pemerintah menunjukkan lebih dari 1.700 orang tewas dan sedikitnya 5.000 orang hilang sejak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
“Sangat disayangkan bahwa pertemuan IMF terus dilanjutkan meskipun perkiraan pemerintah bahwa nilai kerusakan di lombok mencapai setengah miliar dolar, dan 658 juta dolar kerusakan di Sulawesi Tengah. Ini adalah parodi yang dipilih Jokowi untuk tetap menjami pendanaan proyek-proyek infrastruktur, ”kata Rahmat, Ketua AGRA dan Sekretaris Jenderal Koalisi Petani Asia (Asian Peasant Coalition) menyingi.

Baca Juga :  Wawali Arya Wibawa Serahkan Penghargaan Widya Purna Nugraha Kepada Guru

Lebih jauh,
sekitar 14 juta dolar diambil dari anggaran pemerintah untuk membangun jalan underpass baru sementara renovasi bandara diperkirakan sebesar 163,5 juta dolar, tidak termasuk pelabuhan kapal pesiar mewah dan menara patung yang sangat besar.
“Hal yang lebih disayangkan adalah fakta bahwa dana ini menguntungkan IMF dan WB – lembaga yang sangat justru membuat masyarakat Indonesia semakin rentan terhadap guncangan iklim seperti tragedi baru-baru ini. IMF-WB telah lama berinvestasi dalam bisnis yang telah membakar hutan untuk perkebunan kelapa sawit, mendirikan pembangkit listrik berbahan batu bara, dan memiskinkan masyarakat pedesaan Indonesia, ”kata Ivan Phel Enrile, People Over Profit.
Sejak 2015, lebih dari 100.000 ribu kematian dini di Asia Tenggara terkait dengan pencemaran “kabut pembunuh” yang umum di Indonesia karena kebakaran hutan besar yang terkait dengan kelapa sawit dan agribisnis besar. Penghapusan semua hambatan dalam investasi minyak sawit telah didorong secara agresif oleh IMF-WB.
Bagian terbesar dari investasi “dana hijau” IMF-WB di pembangkit listrik batu bara, hampir 90% dan meningkat setiap tahun, berada di Indonesia di tengah kekhawatiran internasional atas dampaknya yang merusak lingkungan.
“Kami mendesak pemerintahan Jokowi dan IMF-WB untuk bertanggung jawab atas korban masyarakat di Lombok dan Sulawesi. Semua pembahasan IMF-WB dan pemerintah tentang pembangunan, pada kenyataannya adalah membangun rencana yang justru membahayakan kehidupan orang, memiskinkan dan membatasi hak mereka untuk mendukung bisnis swasta yang dilayaninya, ”kata Rahmat.

Baca Juga :  Selama Penerapan ETLE, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Menurun

Dengan lebih dari 50 organisasi lokal, nasional dan internasional dari hampir 20 negara yang berpartisipasi, PGC sebagai sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional dan gerakan masyarakat, bertujuan untuk menempatkan kondisi masyarakat dan tuntutan mereka adalah hal yang lebih penting dibandingkan “kemewahan” Pertemuan Tahunan IMF-WB.

“Ini bukan masa depan yang kita inginkan. Dengan IMF-WB dan agenda neoliberalnya, pembangunan yang sama yang hanya berorientasi keuntungan dan anti-rakyat akan terus memprioritaskan keuntungan perusahaan atas kehidupan, dan menginjak-injak hak rakyat atas. Terakhir, PGC menuntut untuk membubarkan Bank Dunia dan memberikan jalan bagi masyarakat dunia untuk menentukan pembangunan yang pro-rakyat dan berkeadilan sosial, ”kata Jaz Lumang dari Asia-Pacific Research Network (APRN).
Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB dalam menyikapi dimulainya pertemuan tahunan IMF-WB menyatukan sikap bersama bahwa sudah saatnya WB dan IMF dibubarkan dan menentang seluruh kebijakan dan program WB-IMF karena telah memberikan dampak buruk bagi bangsa dan negara, serta tidak memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Secara khusus kami menuntut:
Pemerintah Indonesia harus menghentikan semua bentuk kesepakatan dan kerjasama hutang dengan Bank Dunia!
Hentikan penggunaan APBN untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018!
Cabut Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam yang melarang kegiatan masyarakat selama pertemuan IMF-WB di Bali.

Baca Juga :  Tugas Malam, Satpam PDAM Badung Ditemukan Gantung Diri

Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan industrialisasi nasional sebagai dasar untuk mewujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan rakyat
Hentikan kebijakan dan regulasi yang memberangus dan mengekang hak rakyat atas kebebasan berkumpul, berekspresi, berorganisasi, dan mengemukakan pendapat, khususnya dalam rangka menyikapi pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali.
Pemerintah Indonesia harus menghapuskan seluruh kebijakan yang memperkuat skema fleksibilitas pasar tenga kerja; menjamin upah buruh yang layak dan mencabut PP No.78/2015 tentang Pengupahan.
Naikkan upah buruh dan Naikkan harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani; serta Turunkan harga seluruh kebutuhan pokok Pemerintah Indonesia harus memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki prinsip partisipasi, dibiayai oleh negara, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, non-diskriminatif, dan berbasis pada standar hak asasi manusia.

Hentikan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dan kesehatan, berikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat! Cabut Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi!
Tolak Proyek Reklamasi dan Hentikan Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Bali.

Penuhi Hak Korban Gempa Lombok dan Tsunami di Sulawesi Tengah.

“Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan berjuang bersama melawan seluruh kerjasama hutang dengan Word Bank dan IMF yang merugikan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia, ” jelasnya. (rls/bpn/tim)