I Nyoman Parta ketika menyambangi panitia PPDB di SMAN 1 Gianyar
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Gianyar, balipuspanews.com – Benar -benar keterlaluan, ditengah kisruh soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kepala sekolah SMAN malah mengikuti work shop.

“Saya sayangkan  ketika PPDB  sedang ruwet malah banyak Kasek mengikuti workshop dari tanggal 9 sampai 11 Juli di Kuta,”    kata Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta didampingi Anggota Komisi IV DPRD,  I Putu Pebri Antara saat pemantauan PPDB gelombang ke II di SMAN 1 Gianyar, Selasa (10/7).

Ia mengatakan rasio populasi anak anak wajib belajar dibanding sekolah yang ada sebenarnya berimbang, hanya saja masyarakat terbanyak berada di wilayah perkotaan sehingga membludaknya siswa yang akan mencari sekolah baru justru berada di perkotaan.

“Saya dengan  Putu Febri datang ke SMA 1 Gianyar untuk mengkonfirmasi  informasi dari masyarakat tentang adanya kecurangan pada jalur miskin dan jalur PKB, ” kata politisi asal Guwang, Sukawati ini.

Dan dari pertemuan yang hanya di terima Wakil Kepala sekolah itu akhirnya mengakomodir siswa tercecer.

Bukan itu saja,  dalam kesempatan itu Wakaseknya juga menyatakan  jalur miskin sudah  di delete sebanyak dua  nama, sedangkan satu nama lagi masih akan di cek.

Anggota Komisi IV DPRD,  I Putu Pebri Antara mengatakan pihaknya   akan melakukan evaluasi terkait sertifikat keikutsertannya dalam PKB yang dijadikan dasar untuk mendapatkan sekolah favorit mesti dicocokkan dengan photo.

Kalau tidak menyertakan foto sertifikat ini dinilai bodong.

Karena  sebagai penghargaan partisipasi dibidang seni, sesuai aturan penyertaan foto wajib untuk calon peserta didik baru yang ikut terlibat dalam PKB.

Walaupun belum didata lengkap,  disekolah mana saja siswa yang menggunakan sertfikat PKB, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dan mencoret nama-nama yang diduga menggunakan sertifikat bodong,

” Kalau ini ditemukan ada bodong kita akan usulkan ke Disdik untuk  mencoret nama-nama itu, hal ini diakukan untuk  tidak mengajarkan kolusi, korupsi kepada anak anak” katanya. (art/bpn/tim)

 

 

 

 

Advertisement

Tinggalkan Komentar...