JAKARTA, balipuspanews.com – Di jejaring dunia, peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyokong kebijakan luar negeri pemerintah (second track diplomacy) sangat konkret. Kerja sama lintas negara dilakukan melalui diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan diplomatik, membahas sekaligus menyelesaikan isu global dan memperjuangkan kepentingan nasional.
Dukungan konkret DPR RI terhadap kebijakan luar negeri juga dilakukan melalui tiga fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi (mengesahkan perjanjian internasional menjadi Undang-Undang), fungsi anggaran (menyetujui pendanaan operasional diplomasi), dan fungsi pengawasan (seleksi pengangkatan Duta Besar RI untuk negara sahabat melalui uji kelayakan dan kepatutan).
Tahun 2022, kolaborasi DPR RI dan pemerintah pernah menjadi perhatian dunia karena di tahun itu dipercaya menjadi tuan rumah acara prestisius, sebagai penyelenggara forum parlemen negara G20 (G20 Parliamentary Speakers’ Summit atau P20) pada 5 hingga 7 Oktober 2022 yang diselenggarakan di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.
P20 di Jakarta ketika itu mengikuti penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang pesertanya terdiri dari 19 pemimpin negara yang menjadi entitas ekonomi utama dunia ditambah 1 peserta dari Uni Eropa.
Di tahun sama, sekira delapan bulan sebelumnya, DPR RI juga menjadi perhatian dunia karena dipercaya menjadi penyelenggara forum kerja sama parlemen multilateral, sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 20–24 Maret 2022.
Tahun ini, di bulan Juli, Indonesia kembali akan menjadi perhatian internasional karena dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 (AIPA Caucus 2026).
“AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan saat memimpin Rapat Paripurna ke-15 pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2026.
AIPA Caucus adalah komite khusus bersifat ad-hoc yang menjadi bagian dari AIPA. Tugasnya, mengembangkan inisiatif legislatif bersama untuk menyelaraskan undang-undang yang dimiliki masing-masing negara-negara anggota ASEAN. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), salah satu alat kelengkapan DPR RI sesuai tugas dan fungsinya telah membuat rencana dan persiapan antara lain membentuk sejumlah Panitia Kerja (Panja) untuk menghasilkan riset, dasar bukti, dan referensi kebijakan sebelum perhelatan digelar.
Pembahasan di forum kerja sama lingkup regional ini berfokus pada penguatan posisi Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik di tengah tingginya dinamika geopolitik global. Tiga agenda besar akan dibahas dan didorong untuk bisa disepakati di forum ini yaitu pertama, mengawal resolusi regional.
BKSAP akan mengawal implementasi berbagai resolusi AIPA agar berjalan efektif di seluruh negara anggota ASEAN. Kedua, menjaga stabilitas kawasan. Forum AIPA Caucus mendorong solidaritas antarnegara, mempromosikan perdamaian, dan menjaga stabilitas di tengah ketegangan geopolitik. Ketiga, penguatan diplomasi.
AIPA Caucus dimanfaatkan sebagai wadah konsolidasi parlemen untuk merumuskan inisiatif legislatif bersama dan menjembatani kepentingan nasional negara-negara anggota.
Selain kerja sama multilateral dan regional yang terjadwal, diplomasi DPR RI juga secara kontinyu menggelar kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat di seluruh belahan dunia dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang diwadahi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Secara serentak, DPR mengoperasikan 102 GKSB sebagai kanal komunikasi politik untuk memperkuat diplomasi parlemen dengan negara sahabat. Pada tataran ini, pembahasannya lebih khusus menyangkut kepentingan dua negara mulai dari diplomasi ekonomi, peningkatan investasi, pertukaran kebudayaan, perlindungan pekerja migran dan isu kepentingan daerah, juga persoalan detail yang langsung menyasar persoalan rakyat.
GKSB bergerak sebagai representasi middle power Indonesia untuk mendukung politik luar negeri, mendorong dialog, dan meredakan ketegangan geopolitik.
Courtesy Call (kunjungan kehormatan) dalam hubungan bilateral pejabat tinggi atau perwakilan negara seperti duta besar, menteri, hingga kepala negara acapkali dilakukan bersama pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan DPR. Pertemuan ini biasanya digunakan sebagai agenda awal untuk membangun hubungan, penegasan komitmen, dan membuka potensi kerja sama baru.
Luwes karena Bebas Aktif
Prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa menjadikan ruang gerak DPR RI lebih luwes untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam pergaulan jejaring dunia. Pilihan kata “bebas” dibanding “netral” ternyata memberi dampak positif luar biasa bagi DPR RI dalam menjalankan misi diplomasinya.
Karena dengan prinsip itu, diplomasi parlemen dalam merespon berbagai persoalan dunia tetap bisa mandiri dan berdaulat dalam menentukan sikap dan mengambil tindakan. Sebaliknya sikap netral seringkali membuat kita terkunci pada posisi pasif, diam di tengah, atau tidak berpihak sama sekali.
Dalam merespon isu pelanggaran kemanusiaan dan desakan kemerdekaan untuk Palestina, diplomasi yang dijalankan DPR dilandaskan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi UUD NRI 1945. Diplomasi parlemen DPR RI tegas pada sikap tidak memihak pada blok kekuatan global manapun, dan secara aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina berdasarkan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu isu hak asasi manusia dan menolak segala bentuk penjajahan.
Bahkan di konferensi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-20 yang baru saja digelar beberapa hari lalu pada 22-26 Juni 2026 di Baku, Azerbaijan,, DPR RI lebih tegas lagi mengajak negara-negara anggota PUIC untuk tidak sekedar mengeluarkan kecaman tetapi menjadi langkah konkret dalam membela Palestina.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat seperti dilansir portal berita DPPR RI, saat sidang BKSAP DPR RI menyerukan agar parlemen negara-negara Islam harus menunjukkan kepemimpinan nyata di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.
Menurut Syahrul, pernyataan kecaman saja tidak berdampak dan menghentikan pembantaian. Keputusan tanpa aksi hanya menjadi tinta di atas kertas. Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mengajak negara-negara anggota PUIC yang memiliki hubungan diplomatik atau telah melakukan normalisasi dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan diplomatiknya.
DPR juga mendorong parlemen anggota PUIC mengambil langkah kolektif di forum IPU agar mempertimbangkan penangguhan keanggotaan Israel di IPU.
Prinsip bebas aktif juga menjadi landasan misi diplomasi DPR merespon konflik Rusia-Ukraina. Melalui proposal emergency item, DPR RI menekankan pentingnya solidaritas atau tindakan kolektif parlemen dunia untuk mengatasi konflik yang mengancam perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) melalui diplomasi parlemen yang efektif.
Indonesia mendorong mediasi sekaligus membuka ruang dialog dalam jalur parlemen kedua negara yaitu parlemen Rusia dan Ukraina. Upaya itu dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Ukraina.
Proposal ini diajukan DPR RI dan diterima semua negara pada saat sidang IPU ke-144 yang kebetulan Indonesia ketika itu sebagai tuan rumah yang menjadi penyelenggara sidang yang digelar di Nusa Dua, Bali, 20-24 Maret 2022. Langkah strategis diplomasi DPR dilakukan karena saat sidang anggota parlemen Ukraina mendesak agar sidang IPU mengeluarkan resolusi yang berpihak kepada Ukraina, karena menganggap konflik negaranya dengan Rusia sudah melampaui batas kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam kasus ini, respon DPR tetap tenang. Mengawalinya dengan mengembalikan persoalan pada amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan prinsip bebas dari keberpihakan dengan satu pihak, tetapi tetap aktif menyuarakan perdamaian dan bertindak proaktif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi Ukraina.
Di tingkat regional, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), forum yang menaungi parlemen dari seluruh negara anggota ASEAN. Diplomasi DPR juga berhasil menelurkan dua resolusi AIPA pada Sidang Umum AIPA ke-46. Resolusi ini terkait krisis kemanusiaan di Myanmar serta pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau. Sementara di lingkup negara-negara pasifik seperti Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), diplomasi parlemen DPR berhasil menginspirasi kebijakan negara-negara pasifik dalam komitmen Perjanjian Paris, pengurangan polusi laut, dan program ekonomi berkelanjutan.
Transformasi dan Partisipasi Publik
Di era digitalisasi saat ini, diplomasi DPR RI juga adaptif mengikuti tren kemajuan teknologi. Pemanfaatan inovasi digital seperti media sosial, aplikasi, dan forum daring menjadi pilar utama transformasi DPR dalam berdiplomasi. Kemajuan teknologi yang memberi kemudahan beriteraksi antara wakil rakyat dengan simpul-simpul masyarakat menjadi pertimbangan DPR melakukan komunikasi melalui pendekatan multitrek.
Dengan pendekatan multitrek yang didukung tekonologi, diplomasi parlemen dibangun melalui dialog langsung dengan parlemen global, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan dunia yang saling terhubung.
Program Edukasi Diplomasi Parlemen atau SiSi Parlemen merupakan salah satu program yang ditelurkan DPR berawal dari cara pandang itu. Program ini menyasar para pelajar hingga mahasiswa dengan memberikan edukasi terkait peran diplomasi yang dijalankan DPR RI.
Dari program ini, diharapkan generasi Indonesia kedepan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh terkait sepak terjang DPR RI di panggung dunia. Selain itu, program yang diinisiasi Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (BKSAP dan OI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini menaruh asa terjadinya peningkatan kepedulian publik terhadap fungsi diplomasi parlemen.
Untuk jejaring dunia, DPR RI menyediakan aplikasi Cakrawala (Citra Aspirasi, Keterbukaan, dan Wawasan Parlemen) untuk menghubungkan anggota dewan dengan masyarakat secara luas, termasuk diaspora atau publik internasional. Dengan aplikasi ini, diplomasi DPR di percaturan dunia bisa semakin menggema menyokong aksi nyata diplomasi dari agenda rutin forum dan kegiatan parlemen dunia.
Aplikasi ini memfasilitasi pengajuan informasi publik, pengaduan, dan penyampaian aspirasi secara online. Selain menggunakan platform aplikasi yang harus mensyaratkan penggunanya mengunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store, DPR RI juga menyediakan portal digital dari situs DPR RI yang dapat diakses oleh masyarakat.
Situs resmi DPR menghadirkan menu diplomasi parlemen melalui portal utama DPR RI dengan konten menginformasikan hubungan dan kontribusi dewan pada isu-isu internasional.
Prestasi Menginspirasi
Ada kisah yang tidak hanya layak diceritakan, tetapi layak dikenang bahkan menginspirasi karena mampu mengubah cara kita memandang masa depan. Kiprah diplomasi DPR membanggakan dari prestasi yang menginspirasi antara lain tentang sikap konsistensi DPR RI terhadap sebuah isu yang diperjuangkan. Organisasi parlemen dunia, Inter-Parliamentary Union (IPU) mencatat konsisten DPR RI berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti penanganan perubahan iklim pada Pertemuan Parlemen World Water Forum (WWF), serta komitmen memajukan perdamaian global, termasuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina. Konsistensi dan kegigihan DPR RI dalam diplomasinya akhirnya berada dipuncak pencapaiannya dengan keberhasilannya memperjuangkan Palestina sebagai anggota penuh IPU pada 2008 setelah diperjuangkan selama 30 tahun.
Forum Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) juga secara tegas memuji konsistensi DPR RI karena dinilai efektif secara terus menerus menjaga stabilitas regional dan menjembatani dialog penyelesaian berbagai krisis, termasuk konflik di Myanmar, isu pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem global, serta isu Ekonomi Hijau dan Biru. Dalam hal perlindungan pekerja migran. Diplomasi DPR juga dinilai secara konsisten membawa kasus-kasus sengketa dan perlindungan PMI ke meja perundingan bilateral serta forum internasional. DPR aktif memastikan kebijakan perlindungan warga negara di negara tujuan penempatan berjalan dengan baik.
Pada isu-isu kemanusiaan, diplomasi DPR yang dimotori BKSAP DPR RI secara konsisten menyuarakan dan berupaya menyelesaikan sebuah persoalan. Penanganan krisis kemanusiaan penyesalain pengungsi Rohingya di Myanmar. DPR konsisten membawa isu regional ini ke forum ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) dan pertemuan internasional lainnya guna mendesak perlindungan kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Kisah dan perjuangan DPR dalam kiprah politik luar negerinya
di kancah internasional adalah ketika perjuangannya direspon dalam senyum dan kebahagian, mendapat apresiasi dari rakyat Indonesia dan masyarakat dunia. Tanda bahwa perjuangan DPR berhasil menyelesaikan satu persoalan kemudian berlanjut menyelesaikan persoalan berikutnya. Perjuangannya menggema dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Memantulkan perdamaian dunia dan menciptakan harmoni global yang tiada henti.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
