Jumat, Juni 21, 2024
BerandaNasionalJakartaDPR RI Terima Surpres Beserta Draf RUU IKN

DPR RI Terima Surpres Beserta Draf RUU IKN

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Surpres beserta draf RUU IKN tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah menerima surat presiden (Surpres) terkait RUU IKN dari pemerintah.

“Pada kesempatan ini kami pimpinan DPR menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa Supres dari pemerintah terkait ibu kota negara,” kata Puan.

Puan menegaskan surpres beserta RUU IKN yang diajukan pemerintah sejalan dengan keinginan DPR untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Menurutnya pemindahan ibu kota negara wajar dilakukan karena sudah banyak negara yang melakukan itu.

Ia mencontoh pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra, kemudian ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Bahkan, diungkapkan Puan, Presiden RI pertama Soekarno (Bung Karno) juga pernah mencetuskan rencana memindahkan ibu kota negara ke tempat yang lebih baik demi menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, cucu Bung karno ini berharap RUU IKN dapat memenuhi kebutuhan bentuk ideal ibu kota negara yang diinginkan

BACA :  Subamia Disebut Kandidat Kuat Calon Wakil Bupati, Ini Kata PDIP Klungkung

“Kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan IKN ini pemerintah harus bisa sosialisasikan ke publik, bagaimana aspek ekonomi, sosial dan efektifitas pemerintahan dan mensosialisasikan tahapan dan pembiayaannya,” kata Puan.

Ia juga mengingatkan RUU IKN harus mengatur dengan jelas siapa yang mengelola dan memimpin Ibu Kota Negara baru.

“Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah terkait barang milik negara. Karena BMN itu asetnya ribuan triliun harus bisa berfungsi dan bermanfaat untuk hal-hal positif,” tegas Puan.

Di tempat sama, Menteri PPN/Kepala Bappenes Suharso Monoarfa menjelaskan RUU IKN yang diinisiasi pemerintah terdiri dari 9 bab dan 34 pasal. RUU IKN juga telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan undang-undang.

“Jadi naskah akademik dan RUU telah kami sampaikan kepada Ibu Ketua DPR,” beber Suharso.

Subtansi materi dari isi RUU IKN meliputi visi IKN, pengorganisasian, pengelolaan, tahapan pembangunan, tahapan pemindahan hingga pembiayaan. Suharso mengatakan langkah pertama adalah menyusun dan memastikan detail plan yang sudah tersedia, masterplan yang sudah selesai.

BACA :  Mudahkan Akses Pemedek, Pemkab Bangun Jalan Terusan Dibawah Pura Rambut Siwi

“Dan kita akan semua mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disusun dalam perencanaan masterplan itu,” tegas Suharso.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan pembangunan IKN tidak bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 3-4 tahun, melainkan bertahap.

“Dan hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur, logistik di sekitar Kalimantan Timur untuk menunjang IKN yang akan datang,” terang Suharso.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pada April 2021, Suharso telah memastikan lokasi titik Istana Negara untuk calon ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular