BADUNG, balipuspanews.com – DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan berita acara atau Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut juga diisi dengan penyampaian sambutan Bupati Badung terkait empat Raperda yang dibahas.
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba. Turut hadir perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung. Hadir pula tenaga ahli, perwakilan fraksi DPRD Badung, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD terkait tiga usulan Raperda serta satu dokumen penganggaran daerah.
Menurut Anom Gumanti, ketentuan mengenai penetapan APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 312 ayat (1). Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.
Ia juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” kata Anom Gumanti.
Lebih lanjut, Anom Gumanti berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2027 setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Ia berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan yang dihasilkan, khususnya APBD 2027, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung.
“Itu tiga Raperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Nah, Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
