BADUNG, balipuspanews.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas evaluasi program yang telah berjalan pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus melakukan koordinasi program tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Gosana II Lantai II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., serta dihadiri sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, Tommy Martana, dan anggota lainnya.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Surya Darma, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah menjadi catatan serius dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga untuk menunjang berbagai sektor pelayanan publik.
“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” kata Lanang Umbara, politisi asal Petang tersebut.
Menurutnya, kekurangan tenaga tersebut tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi hampir di berbagai bidang pelayanan pemerintahan. Mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran.
“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena ketersediaan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Lanang Umbara.
Oleh karena itu, Lanang Umbara meminta BKPSDM Kabupaten Badung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas keterbatasan tenaga pegawai tersebut.
Bahkan, Komisi I DPRD Badung menyatakan siap memberikan pendampingan apabila diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tenaga pegawai Kabupaten Badung kepada pemerintah pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Lanang Umbara juga menambahkan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap membahas berbagai skema pengangkatan tenaga apabila kebijakan tersebut memungkinkan, termasuk mekanisme pembiayaan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain persoalan SDM, Lanang Umbara turut menyoroti kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah, khususnya kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Badung yang dinilai sudah tidak layak dan memprihatinkan.
Persoalan tersebut mencuat setelah dalam rapat disampaikan bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan disebut telah disampaikan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Menurut Lanang Umbara, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena kendaraan operasional merupakan salah satu penunjang utama dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Terkait belum terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut, Lanang Umbara menduga terdapat sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, termasuk skala prioritas belanja pemerintah daerah.
Namun, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab tertundanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.
Lanang Umbara menegaskan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan dalam rapat kerja tersebut tidak akan berhenti sebatas pembahasan. Komisi I DPRD Badung akan menginventarisasi seluruh catatan dan masukan dari perangkat daerah untuk dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah agar kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana perangkat daerah mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran.
“Besarnya kebutuhan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga aparatur yang memadai serta fasilitas operasional yang layak,” kata Lanang Umbara.
Selain persoalan SDM dan sarana prasarana, isu krusial lainnya yang turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja tersebut adalah tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang saat ini disebut mencapai sekitar Rp800 miliar lebih.
Lanang Umbara menegaskan bahwa dana pajak tersebut merupakan hak Pemerintah Kabupaten Badung sekaligus uang milik masyarakat yang dititipkan oleh para wisatawan melalui para pengusaha.
“Yang namanya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” pungkasnya.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
