DENPASAR, balipuspanews.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi dampak bencana sekaligus menyiapkan strategi pembiayaan melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial. Pemanfaatannya perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta penggunaan sistem secara konsisten.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui kegiatan tersebut, aparatur pemerintah daerah diharapkan memahami aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE sehingga dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Menurut Koster, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga perlu didukung ketahanan fiskal yang kuat.
Ketahanan fiskal diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur. Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Koster menambahkan, penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Dalam konteks tersebut, perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan Bali. Koster juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi, yang diwujudkan melalui kebijakan pembangunan dengan mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ARISE, Koster menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.
Materi kegiatan meliputi pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga mampu memanfaatkan hasil analisis ARISE dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.
Menurut Adriyanto, implementasi ARISE di Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi.
Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, pemanfaatan ARISE diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko tersebut lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.
Adriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana.
Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan, sedangkan BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana. Sinergi kedua perangkat daerah tersebut bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya diperlukan agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.
Penulis: Gde Candra
Editor: Oka Suryawan
