JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan saat ini muncul dorongan dari sejumlah fraksi di DPR RI agar dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Desakan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres. Dalam amar putusan kasasi dengan Nomor 742K/TUN/2026 yang dibacakan Majelis Hakim pada Jumat (30/10/2026), Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atau tidak mendapati adanya ijazah atau bukti penyetaraan pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengakui sudah menerima laporan mengenai usulan HMP tersebut. Ia menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul HMP terkait Gibran usai pembukaan masa sidang DPR hari ini.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ucap Puan usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski begitu, Puan menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait posisi Gibran sehingga menurut Puan, posisi Gibran hingga saat ini masih merupakan Wakil Presiden.
“Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ujar Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.
Ia menegaskan pimpinan DPR akan menyikapi persoalan ini dengan hati-hati dan menaati prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Puan menambahkan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia menyebut sejumlah masukan juga telah diterima selama masa reses melalui fraksi maupun anggota.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” terang Puan.
Saat dimintai tanggapan mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri, Puan meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan selanjutnya.
Isu ini mencuat menyusul adanya kabar Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, di tengah menguatnya desakan penggunaan HMP di DPR.
“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tegas Puan.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
