JAKARTA, balipuspanews.com – Bicara pembangunan nasional tanpa arah panduan secara berkesinambungan sama dengan bicara bangunan tanpa fondasi. Analogi ini adalah sebuah refleksi fundamental atas perjalanan tata kelola negara sejak dihapusnya haluan bernegara di era reformasi.
Setiap kali kepemimpinan nasional berganti, arah pembangunan kerap ikut berganti haluan. Visi jangka panjang sering kali tereduksi menjadi program-program jangka pendek yang berorientasi pada siklus elektoral lima tahunan. Akibatnya, energi bangsa terkuras untuk memulai dari nol, sementara fondasi bangunan kebangsaan yang kokoh urung tercipta.
Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, suksesi kepemimpinan adalah keniscayaan. Namun, suksesi tidak boleh berimplikasi pada diskontinuitas arah strategis negara. Tanpa adanya pedoman haluan yang mengikat seluruh penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, pembangunan nasional rentan terjebak dalam politik transaksional dan fragmentasi kebijakan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memang telah ada, tetapi dalam praktiknya belum memiliki daya ikat konstitusional yang kuat untuk memaksa setiap rezim pemerintahan menjaga kesinambungan visi besar para pendiri bangsa. Program yang dirintis oleh rezim pemerintahan pendahulunya seringkali dihentikan total hanya karena pertimbangan politik elektoral, bukan karena evaluasi objektif atas kebutuhan nyata di masyarakat. Akibatnya, anggaran negara yang bersumber banyak terkuras untuk proyek-proyek yang tidak tuntas, sementara visi strategis jangka panjang nasional menjadi tercerai-berai.
Sebab, kekuatan suatu bangsa dalam membangun seluruh potensi sumber daya yang ada tidaklah cukup hanya berbekal material yang dimiliki. Lebih dari itu, kekuatan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan rakyat Indonesia dalam membangun ekosistem landasan hukum bernegara yang kokoh, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Haluan Negara. Ketiganya merupakan pilar esensial untuk memastikan bangsa Indonesia memiliki tujuan konstitusional yang jelas dan terarah.
Dari kegelisahan konstitusional itulah mendorong Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BP MPR RI) terus mengkaji dan menyuarakan sebuah instrumen fundamental yang pernah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, untuk dihidupkan kembali namun dengan format yang disesuaikan dengan napas demokrasi modern yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Kehadiran PPHN adalah sebuah ikhtiar untuk merajut kembali kesinambungan pembangunan bangsa agar tidak kehilangan arah di tengah ombak perubahan global yang kian deras.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. mengaku kehadiran PPHN menjadi bingkai agar arah pembangunan seluruh tingkatan pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap selaras. Tanpa kerangka nasional yang jelas, program ratusan kepala daerah berpotensi tidak memiliki kesinambungan saat terjadi pergantian kepemimpinan. Tanpa adanya pedoman yang ajek, arah pembangunan yang dijalankan pemerintahan di seluruh tingkatan wilayah rentan mengalami pergeseran orientasi setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan politik.
“Siapapun yang jadi presidennya, siapapun gubernurnya, bupati, wali kotanya harus tunduk pada haluan negara itu,” sebut Wayan Sudirta, Anggota MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ciptakan Ekosistem Konstitusional
Haluan Negara menjadi salah satu satu pilar penting dalam membangun ekosistem landasan hukum bernegara yang kokoh guna memastikan bangsa Indonesia memiliki tujuan konstitusional yang jelas dan terarah.
Tiga pilar landasan hukum bernegara Pancasila, UUD NRI 1945, dan Haluan Negara membentuk satu kesatuan ekosistem hukum yang tidak terpisahkan. Pancasila adalah jiwa dan falsafah dasar negara, lalu nilai-nilai filosofis Pancasila itu membutuhkan instrumen yang bersifat mengikat secara hukum melalui UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum negara. Kemudian konstitusi tertulis sumber hukum tertinggi di Indonesia ini masih memerlukan penjabaran strategis, yaitu Haluan Negara.
Sebagai kebijakan dasar, Haluan Negara dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak terombang-ambing oleh siklus Pemilu lima tahunan yang kerap me-reset prioritas pembangunan. Haluan negara menjadi panduan operasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan memiliki Haluan Negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan tercipta kesinambungan pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan, pertahanan, serta pemerataan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. PPHN akan menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan.
Ia dirancang sebagai bingkai makro yang memastikan bahwa denyut nadi pembangunan negeri ini mulai dari kota besar hingga pelosok desa terpencil selaras dengan target besar kemajuan nasional. Dengan adanya PPHN, disparitas pembangunan antarwilayah dapat ditekan. Kepentingan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia unggul tidak akan terhenti di tengah jalan hanya karena beralihnya tampuk kekuasaan di suatu daerah atau bahkan di tingkat nasional.
Tanpa kerangka nasional yang jelas dan mengikat, program ratusan kepala daerah berpotensi berjalan secara parsial, sektoral, bahkan saling tumpang tindih dengan visi nasional.
“PPHN, menjawab pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan nasional dan kepentingan daerah-daerah,” ulas Wayan Sudirta yang kerap menekankan keseimbangan pusat dan daerah dalam berbagai kesempatan kajian strategis dalam forum yang digelar MPR RI.
Keberanian Menatap Masa Depan
Dalam dinamika perdebatan politik nasional, wacana mengenai PPHN acapkali diwarnai kekhawatiran berlebih. Sebagian kalangan memandang bahwa menghidupkan kembali haluan negara dikhawatirkan akan membawa Indonesia kembali ke era sentralisasi kekuasaan masa lalu yang otoriter. Ada pula yang terjebak dalam mitos bahwa setiap wacana perubahan konstitusi pasti akan membuka kotak Pandora yang berujung pada kekacauan sistem ketatanegaraan.
Badan Pengkajian MPR RI secara tegas menepis segala bentuk anggapan adanya kebuntuan (deadlock) dalam pembahasan isu ini. Proses kajian akademis, penyerapan aspirasi publik, serta dialog lintas pemangku kepentingan telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Dokumen kajian tersebut kini telah dikomunikasikan secara terbuka oleh pimpinan MPR kepada lembaga-lembaga negara termasuk kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mendapatkan respons konstruktif.
“Kita berharap yang dikaji secara mendalam itu mendapat respons yang baik. Lalu ada tindaklanjut,” kata Wayan Sudirta optimis.
Tiga opsi bentuk hukum PPHN yang masih didiskusikan diyakini pada dasarnya mencari titik temu tentang bentuk hukum idealnya agar penerapannya di lapangan juga integrasinya dalam sistem ketatanegaraan tidak saling berbenturan. Ketiga opsi itu yaitu opsi pertama, diatur melalui amandemen UUD NRI 1945. Opsi ini dinilai menawarkan kepastian hukum tertinggi bagi PPHN karena ada di dalam konstitusi, tetapi dengan konsekwensi biaya politik yang mahal dan memicu kekhawatiran dapat membuka kotak Pandora amandemen yang melebar ke mana-mana.
Opsi kedua, diatur melalui Ketetapan (Tap) MPR. Dari segi prosedur, pilihan Tap MPR lebih fleksibel dibandingkan mengamandemen UUD NRI 1945. Pada opsi ini, sikap fraksi-fraksi di MPR terbelah yaitu pertama yang berpandangan bahwa pembentukan Tap MPR tentang PPHN harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 terlebih dahulu untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.
Sedangkan pandangan kedua berpandangan bahwa tidak diperlukan amandemen, cukup ditempuh melalui konvensi ketatanegaraan. Argumen ini merujuk pada Pasal 109 ayat (3) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling) yang mencakup Ketetapan MPR mengenai PPHN.
Opsi ketiga, diatur melalui Undang-Undang (UU). Opsi menempatkan bentuk PPHN diatur melalui produk Undang-Undang yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945. Meski lebih mudah dan berbiaya murah, namun tantangannya adalah adanya kekhawatiran materi PPHN akan mudah direvisi atau diobrak-abrik setiap kali terjadi pergantian rezim yang dianggap akan meniadakan semangat “kesinambungan lintas pemerintahan” itu sendiri.
Haluan Negara untuk Karakteristik Daerah
Kehadiran PPHN memastikan bahwa pembangunan nasional tidak lagi ditentukan oleh selera sesaat elite politik yang sedang berkuasa, tetapi dirajut berdasarkan kesepakatan dasar seluruh komponen bangsa. Bagi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri, PPHN memberi kepastian hukum bahwa kekhasan daerahnya yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal akan senantiasa terlindungi dan dijadikan arus utama dalam cetak biru pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI I Komang Merta Jiwa mencontoh Bali yang memiliki struktur dan karakteristik unik dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, sangat berharap format PPHN yang akan dihadirkan nanti tidak berwajah sentralistis seperti di masa Lalu, tetapi berprinsip pada desentralisasi yang menghargai keberagaman daerah.
Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia, arah pembangunannya sebenarnya berada dalam persimpangan. Di satu sisi, ada tekanan pertumbuhan ekonomi yang menuntut modernisasi, pembangunan fasilitas dengan kualifikasi tinggi, dan daya serap investasi yang besar. Tetapi di sisi lain, laju pembangunan sebagai daya dukung pariwisatanya berpotensi merusak roh atau taksu dari Bali itu sendiri. Jika taksu Bali hilang karena alamnya rusak dan budayanya tergerus, maka pariwisata Bali terancam akan runtuh dengan sendirinya.
Oleh karena itu, PPHN sebagai arah bersama bangsa harus merumuskan paradigma pembangunan yang berbasis pada prinsip kesinambungan (sustainability). Pariwisata sebagai andalan penghasil pendapatan daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan dan keindahan alam perlu dijaga keseimbangannya oleh sebuah haluan negara yang kokoh dan menjadi arah panduan bagi siapapun pemimpin Bali yang dipercaya rakyatnya memegang tapuk pemerintahan baik di tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten dan kota.
“Bali sebagai destinasi wisata dunia, membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, serta keberlangsungan adat dan budaya yang menjadi identitasnya,” sebut Komang Merta Jiwa, Anggota MPR RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini.
Dari sekian banyak diskursus ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI yang diiikuinya, Komang Merta mengakui BP MPR RI memegang peranan kunci untuk mengkaji secara mendalam aspek substansi, bentuk hukum, serta mekanisme pelembagaan PPHN. Ia berharap wakil daerah di Senayan dapat menjadi jembatan efektif untuk menseleraskan kepentingan spesisifik daerah dengan pengambil kebijakan di pusat.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
