KARANGASEM, balipuspanews.com – DPRD Kabupaten Karangasem mengapresiasi capaian Pendapatan Daerah tahun 2025 yang menembus Rp1,81 triliun sebagaimana tertuang dalam LKPJ Kepala Daerah. Namun, dibalik capaian tersebut, dewan menyoroti sejumlah catatan kritis yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam Sidang Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, Senin (20/4/2026), dewan menyoroti adanya inkonsistensi struktur pembiayaan. Dengan realisasi belanja sebesar Rp1,815 triliun dan pendapatan Rp1,81 triliun, tercatat defisit riil sekitar Rp5,53 miliar. Namun di sisi lain, muncul Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp146,08 miliar atau 8,06 persen.
“Silpa di atas 8 persen menunjukkan lemahnya perencanaan dan lambatnya penyerapan anggaran. Uang rakyat sebesar Rp 146 miliar justru mengendap di bank, sementara kebutuhan infrastruktur masih banyak yang belum terpenuhi,” tegas dewan dalam catatan strategisnya.
Dewan juga menyoroti rendahnya porsi belanja modal. Jika berada di bawah 20 persen, hal ini dinilai menghambat pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan karena anggaran lebih banyak terserap untuk belanja operasional birokrasi. Ke depan, sesuai amanat UU HKPD, porsi belanja modal pada APBD 2026 ditargetkan mencapai 40 persen, khususnya untuk infrastruktur pelayanan publik.
Di sektor pendapatan, dewan juga menemukan potensi kebocoran yang perlu segera dibenahi. Optimalisasi sistem digitalisasi secara menyeluruh dinilai penting agar transaksi pendapatan dapat terpantau secara real-time dan terhubung langsung ke kas daerah.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C. Pada tahun 2025, target sebesar Rp104 miliar hanya terealisasi Rp85 miliar, sehingga terdapat potensi kehilangan pendapatan lebih dari Rp18 miliar. Padahal, pada tahun 2024, dari target sekitar Rp106 miliar, realisasi hampir mencapai Rp104 miliar.
“Kinerja Kepala Bappeda dan BPKAD perlu dievaluasi, terutama terkait kepatuhan terhadap rasio belanja yang telah ditetapkan dan potensi kebocoran MBLB,” lanjutnya.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dewan akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan ke depan. Bupati yang akrab disapa Gus Par juga mengajak DPRD dan masyarakat ikut mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mari bersama-sama kita awasi. Jika ada kebocoran, jangan hanya menjadi wacana. Sampaikan kepada kami di mana letaknya, agar bisa segera ditindaklanjuti. Saya yakin dengan pengawasan yang kuat, PAD Karangasem ke depan bisa meningkat,” tegasnya.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
