JAKARTA, balipuspanews.com – Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2025, tiga institusi membangun kolaborasi dengan menggelar satu pertemuan strategis bertajuk Diskusi Pakar, guna memastikan komitmen kebijakan dan pembiayaan KB berjalan berkelanjutan.
Tema peringatan yang diangkat adalah “Investasi Pembangunan Manusia untuk Indonesia Emas 2045: Memastikan Komitmen Kebijakan dan Pembiayaan KB Berkelanjutan”. Tema ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama.
Acara ini bertujuan menyatukan persepsi para pemangku kepentingan tentang kebijakan dan pembiayaan KB sebagai investasi jangka panjang. Diskusi berlangsung dengan melibatkan pakar nasional dan internasional, akademisi, serta perwakilan kementerian/lembaga.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menegaskan bahwa keluarga harus ditempatkan sebagai simpul strategi pembangunan nasional.
Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam jendela bonus demografi yang hanya datang sekali. “Kesempatan ini hanya bisa dimenangkan jika keluarga ditempatkan di pusat kebijakan. Kemendukbangga/BKKBN hadir untuk merajut potensi yang tercecer menjadi kekuatan bersama demi Indonesia Emas 2045,” kata Wihaji.
Ia menambahkan bahwa program KB bukan sekadar instrumen pengendalian penduduk, melainkan investasi strategis yang berdampak langsung pada kesehatan ibu-anak, peningkatan pendidikan, produktivitas perempuan, serta penguatan fondasi ekonomi keluarga.
Dr. Hassan Mohtashammi, Perwakilan UNFPA Indonesia, menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk KB.
Ia mengingatkan bahwa penurunan alokasi anggaran publik dapat mengganggu rantai pasokan kontrasepsi dan berpotensi meningkatkan angka unmet need KB.
Ia mendorong diversifikasi atau penganekaragaman sumber pembiayaan. Selain APBN dan APBD, perlu didorong Dana Alokasi Khusus (DAK) KB, kemitraan publik-swasta, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga swadaya masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan layanan KB dapat lebih terjamin.
Lebih lanjut, Dr. Hassan menekankan pentingnya integrasi layanan kontrasepsi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peningkatan kualitas pelayanan KB. Salah satu peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penguatan Method Information Index (MII) agar setiap pasangan memperoleh informasi kontrasepsi dan konseling yang lengkap sebelum menentukan pilihan.
Ia mengapresiasi capaian Indonesia dalam pemenuhan permintaan kontrasepsi yang tinggi yaitu sebesar 86%, meski tetap mengingatkan adanya tantangan berupa penurunan unmet need yang angkanya masih berkisar 11% serta disparitas antar wilayahnya.
Penulis/editor: Ivan Iskandaria.
