Jadi Kajian MPR Tingginya Pengaruh Kedaulatan Pemodal terhadap Pemilih Pilkada 2020

Anggota Tim Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merangkap Ketua Fraksi Partai Persatuan Anggota di MPR RI, Arwani Thomafi dalam diskusi dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020)
Anggota Tim Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merangkap Ketua Fraksi Partai Persatuan Anggota di MPR RI, Arwani Thomafi dalam diskusi dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020)

JAKARTA, balipuspanews.com – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang berjalan baik mendapat apresiasi banyak pihak. Namun, masih ada persoalan serius yang harus menjadi perhatian, kajian dan perbaikan serta pembenahan dalam penyelenggaraan Pilkada ke depan.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR RI, Muhammad Arwani Thomafi mengatakan secara teknis pilkada dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari sejumlah catatan dalam pelaksanaan Pilkada, ia memberi perhatian terkait masih banyak masalah dalam implementasi kedaulatan rakyat.

“Salah satunya adalah merebaknya money politics dalam Pilkada Serentak,” kata Arwani Thomafi dalam diskusi dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Diskusi juga menghadirkan pembicara Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.

Menurut Arwani, pilkada harus memiliki nilai-nilai demokratisasi yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai itu merupakan esensi dari nilai kedaulatan rakyat yang menjadi perhatian MPR RI.

Dalam hajatan pilkada, implementasi nilai Pancasila harus dapat memenuhi sisi kedaulatan rakyat yang tercermin ketika pemilih menentukan pilihannya dalam pilkada. Namun, ia mencermati hal itu belum sepenuhnya terwujud karena bau politik uang atau money politic masih sangat terasa.

“Dalam Pilkada ini bau-bau money politics dan bau-bau kedaulatan modal sangat luar biasa. Memang susah dibuktikan dan susah ditangkap,” kata Arwani yang juga Wakil Ketua Umum PPP ini.

Arwani berharap persoalan itu menjadi kajian ke depan.

“Ini bagian penting dari kajian untuk meningkatkan standar demokrasi. Pemilih bukan memilih karena uang. Seseorang maju menjadi calon kepala daerah bukan karena keinginan pemodal, tetapi maju karena mempunyai visi misi memperbaiki dan memajukan daerah,” katanya.

Pembicara lainnya, Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar juga melihat adanya antusiasme masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, kepada penyelenggara, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan.

“Saya apresiasi juga masyarakat yang hadir di TPS. Bisa dilihat antusiasme masyarakat dan penerapan protokol kesehatan pada saat di TPS, seperti menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan di TPS,” kata Fritz.

Bawaslu, menurut dia juga memiliki sejumlah catatan dan evaluasi selama pemungutan suara di TPS dan pelanggaran yang terjadi. Dengan Siswalu, Bawaslu mendapatkan data dari 225.000 TPS dari 298.000 TPS.

“Hasil pengawasan kami dari Siswalu yang mencakup 74% dari seluruh TPS menemukan, sebelum hari H atau sebelum pemungutan, dari 100 ribu TPS yang sudah masuk datanya, terjadi 18 ribu pelanggaran dengan berbagai jenis,” ungkapnya.

Selain itu, Fritz juga menyebut masih ada persoalan klasik dalam Pilkada ini. Misalnya, orang yang memenuhi syarat untuk memilih, tapi tidak bisa memilih.

Ada orang yang tidak memiliki hak pilih tapi bisa mencoblos, ada orang yang bisa mencoblos tapi mencontreng, surat suara tertukar, masih adanya persoalan di TPS seperti DPT tidak ditempel, KPPS yang memberi tanda di kertas suara, tidak menandatangani kertas suara.

“Itu hal klasik yang hampir selalu terjadi di setiap pemilihan. Itu temuan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Fritz.

Penulis : Hardianto 

Editor : Oka Suryawan