Jazilul: Upaya Menghidupkan Kembali Utusan Golongan Sejalan dengan Sila Keempat Pancasila

Diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema
Diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema "Makna Sila keempat dalam Konteks Pemilu dan Utusan Golongan" di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022). (Foto: KWP)

JAKARTA, balipuspanews.com – Wacana menghidupkan kembali Utusan Golongan dalam sistem keterwakilan ketatanegaraan dinilai penting dan sesuai dengan amanat Sila keempat Pancasila.

“Sekarang dimana posisi golongan kelompok yang minoritas untuk bisa berpartisipasi duduk di lembaga legislatif? Apakah di DPD atau di DPR. Saya pikir ini penting. Nah, sila keempat (Pancasila-red) itu sebenarnya filosofinya itu, kenapa ada kata perwakilan itu,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Makna Sila keempat dalam Konteks Pemilu dan Utusan Golongan” di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Penghapusan Fraksi Utusan Golongan di MPR RI ketika itu, menurut Jazilul, dilatarbelakangi sistem pemilihan langsung sesuai semangat amandemen UUD NRI 1945. Sebab, keberadaan Fraksi Utusan Golongan (FUG) dan Fraksi TNI/Polri dipilih berdasarkan penunjukkan dan tidak melalui proses Pemilu.

Lalu bagaimana sistem Pemilu yang akan digunakan untuk memilih orang-orang yang duduk dalam Utusan Golongan? Jazilul menjelaskan persoalan ini masih dalam kajian termasuk keberadaan dari FUG apakah akan masuk dalam ranah DPR RI atau masuk dalam ranah DPD RI.

“Utusan Golongan menurut saya penting untuk dihidupkan kembali, tapi modelnya kayak apa? Apakah Utusan Golongan itu ada di unsur DPR atau ada di unsur DPD. Itu untuk dilakukan kajian lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin secara tersirat tidak menyetujui dihadirkannya kembali Utusan Golongan. Sebab, menurutnya dalam sistem demokrasi yang berkaitan dengan sistem keterwakilan telah disepakati bahwa partai politik menjadi wadah bagi setiap warga negara untuk duduk di DPR RI.

Kemudian bagi yang memilih melalui jalur independen maka dapat menggunakan DPR sebagai alat perjuangannya di parlemen. Oleh karena itu, kalau persoalannya semangat mengakomodir kelompok-kelompok minoritas dalam beragam latarbelakang seperti kelompk suku, etnis agama dan lainnya maka yang perlu didorong adalah mendorong agar partai politik memberi ruang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk diakomodasi kepentingannya.

“Jadi sila keempat dalam pancasila itu bukan bicara soal mekanisme dan prosedur, bukan. Tapi menurut saya semangatnya. Soal mekanisme dan prosedur bisa kita bicarakan bersama. Jadi tidak ada kaitannya dengan sila keempat,” tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan bila semangat hikmah dan kebijaksanaan serta musyawarah yang ditekankan dalam sila keempat Pancasila bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh partai politik maupun para senator di DPD maka pikiran-pikiran dan keinginan kembali ke masa lalu tidak pernah ada.

“Kalau ini kita bisa kerjakan, ya…InsyaAllah enggak akan ada lagi keinginan untuk kembali ke masa lalu. Move On aja yang kita kerjakan,” ucap Zulfikar.

Senada dengan Zulfikar, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan sebaiknya “melupakan” wacana dihidupkan kembali Utusan Golongan di parlemen. Lebih baik, kata Margarito MPR fokus dengan kerja besar selama ini yaitu mewujudkan dibentuknya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Untuk membereskan tatanan bernegara ini saya serius meminta teman-teman di MPR berpikir tentang PPHN. Itu akan lebih baik,” tegas Margarito.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan