JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyikapi dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal. Habiburokhman mengibaratkan seluruh rekam jejak dan prestasi yang pernah diraih pimpinan tertinggi di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu ibarat sebuah “perkalian nol”.
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026), Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa besarnya pencapaian seseorang di institusi Polri menjadi tidak berharga ketika terbukti mencedetai integritas dan melanggar norma hukum yang berlaku.
”Segala prestasi dia sebelumnya, seberapapun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri,” ujar Habiburokhman.
Pernyataan Habiburokhman ini sekaligus merespons sindiran mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, di media sosial yang mengaitkan pujian Habiburokhman terhadap Listyo Sigit saat Rapat Paripurna DPR RI pengesahan RUU Polri pada 9 Juni 2026 lalu. Kala itu, Habiburokhman sempat menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Habiburokhman mengaku tidak ambil pusing dengan tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam era demokrasi. Namun, ia merasa perlu menjelaskan prinsip evaluasi yang dianutnya melalui doktrin organisasi yang dipelajarinya.
Habiburokhman memaparkan konsep zero multiplier atau “perkalian nol” yang umum digunakan dalam lingkungan militer, komando, dan organisasi taktis. Prinsip ini menempatkan loyalitas dan integritas sebagai faktor pengali mutlak terhadap seluruh kemampuan dan capaian seorang prajurit.
”Secara matematis, berapapun besarnya angka yang dikalikan dengan nol, hasilnya akan tetap nol. Begitu juga dalam konteks ini,” terangnya.
Iapun menjelaskan pada saat Rapat Paripurna Juni lalu, publik maupun DPR belum mengetahui adanya dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.
Menyikapi perkembangan kasus penegakan hukum yang sedang berjalan, Habiburokhman mengimbau seluruh pihak untuk mengalihkan fokus pada penuntasan perkara.
Ia menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk mendukung penuh kepemimpinan Polri saat ini dalam membongkar skandal penyadapan tersebut secara transparan.
”Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” tegas Habiburokhman.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
