JAKARTA, balipuspanews.com – Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat rawan bencana tertinggi di dunia.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko bencana terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang benar-benar terintegrasi.
Pemerintah Indonesia juga terus berupaya melakukan pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang paling banyak terdampak bencana.
“Selalu saya sampaikan berulang-ulang pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat, ini sangat penting. Namun, bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Kita harus mempersiapkan diri, antisipasi dengan betul-betul terencana dengan baik, detail. Karena itu, Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus benar-benar sensitif terhadap kerawanan bencana,” tegas Presiden Joko Widodo dalam paparannya yang ditayangkan melalui video singkat pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengungkapkan dibutuhkan pedoman penting yang bisa secara otomatis dan efektif diterapkan saat bencana terjadi.
Hal tersebut sangat penting demi menghasilkan upaya pencegahan dan penanganan bencana yang responsif gender dan penuhi hak anak. Pribudiarta juga menambahkan perlunya upaya bersama untuk mendapatkan data secara terpilah yang berbasis gender dan berbasis hak anak. Hal ini sangat penting untuk melihat secara objektif akan berbagai permasalahan yang dihadapi para pengungsi khususnya perempuan dan anak.
“Selain itu, pentingnya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan pada proses penanganan bencana mulai dari tanggap darurat, rekonstruksi, hingga rehabilitasi atau pemulihan,” jelas Pribudiarta dalam sesi Knowledge Sharing: Tata Kelola, Desentralisasi, Financing Kemen PPPA dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 pada Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu (10/3).
Lebih lanjut, Pribudiarta menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sangat penting dan harus disiapkan, seperti menyiapkan bahan pangan.
“Tanpa harus menunggu pendataan, bantuan spesifik perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas sudah harus otomatis tersedia. Hal ini bertujuan agar perempuan dan anak bisa semakin aman dan nyaman dalam menghadapi situasi bencana,” tambah Pribudiarta.
Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama 2020, menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, mulai dari sebelum hingga sesudah pandemi melanda Indonesia.
Pada 1 Januari s.d 28 Februari 2020, terdapat 1.913 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini mengalami kenaikkan pada 29 Februari s.d 31 Desember 2020, yaitu menjadi 5.551 kasus. Sedangkan kasus kekerasan pada anak juga meningkat di masa pandemi ini, semula tercatat ada 2.851 kasus kekerasan terhadap anak sebelum pandemi, lalu meningkat menjadi 7.190 kasus setelah pandemi.
Menindaklanjuti permasalahan ini, Pribudiarta menegaskan pentingnya sinergi semua pihak terkait dalam menyediakan berbagai fasilitas secara otomatis dan cepat untuk melindungi perempuan dan anak dalam kondisi bencana, seperti tenda pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak, tenda dan layanan khusus bagi ibu hamil-melahirkan, menyediakan layanan psikososial khususnya bagi anak yang mengalami trauma akibat bencana.
“Penyediaan layanan ini harus segera dilakukan, tanpa harus harus menunggu data, karena setengah dari korban bencana dapat dipastikan merupakan perempuan dan anak,” jelas Pribudiarta.
Selain itu, Pribudiarta juga menjelaskan pentingnya mengembangkan organisasi kerelawanan untuk perempuan dan anak dengan didukung petugas yang memiliki komitmen terhadap isu gender dalam kebencanaan.
“Perlunya sistem penanganan isu gender dalam kebencanaan yang terintegrasi dari berbagai sektor. Pemerintah daerah juga harus siap dalam melakukan penanganan isu-isu gender dalam kebencanaan di wilayahnya,” tutup Pribudiarta.
Penulis/editor : Ivan Iskandaria.
