Senin, Juni 24, 2024
BerandaBadungLantik 30 PPK di Badung, Mayoritas Didominasi Wajah Lama

Lantik 30 PPK di Badung, Mayoritas Didominasi Wajah Lama

BADUNG, balipuspanews.com – 30 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilantik oleh KPU Badung di Sekretariat KPU Badung, Jl. kebo Iwa, Denpasar, pada Kamis (16/5/2024).

Seusai melakukan pelantikan, Ketua KPU Kabupaten Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyampaikan kegiatan hari ini merupakan puncak kegiatan pembentukan Badan Ad Hoc tingkat kecamatan.

“Untuk kegiatan itu sendiri mulai dari pengumuman pendaftaran PPK tgl 23- 29 April 2024, namun ada 2 kecamatan yang dilakukan perpanjangan yaitu Kecamatan Kuta Utara dan petang karena belum ada 10 pendaftar, dan sehingga diperpanjang sampai dengan tanggal 2 mei 2024 untuk memenuhi kebutuhan paling tidak 2 kali jumlah kebutuhan yang diperlukan,” paparnya

Menurut Arsana Putra, dari total 30 PPK, sebagian besar merupakan PPK pilpres dan pileg terpilih Kembali. Dia pun merinci PPK baru di Kuta Selatan 1 orang, Kuta 1 orang, Kuta Utara 4 orang, Mengwi 1 orang, Abiansemal 2 orang, dan Petang 1 orang.

“Mereka akan bertugas selama 8 bulan sampai 20 Januari 2025. Karena pemilu diadakan 27 November 2024, dua bulan setelah itu kami masih membutuhkan tenaga mereka di kecamatan untuk menyelesaikan laporan-laporan yang harus kita selesaikan,” katanya.

BACA :  Save Deer Island untuk Pulau Menjangan

Lebih lanjut, Arsana Putra mengatakan KPU Badung menargetkan tiga kesuksesan dalam pilkada kali ini, pertama sukses terselenggaranya Pemilu, kedua sukses partisipasi pemilih dan sukses administrasi dan pelaporan. Dalam seleksi wawancara ada 1 orang tidak lulus karena yang bersangkutan di abiansemal tercatat sebagai calon. Kita menekankan kepada jajaran kepemiluan di Badung sukses dan sesuai target demi Badung yang Badung.

”Badung yang Badung itu adalah Badung yang bersih, aman damai dan unggul. Jadi itu menjadi slogan kita,” katanya.

Ketika ditanya honor yang diterima PPK, Yusa Arsana mengaku tidak hapal.

“Kami mengusahakan sama dengan saat Pileg, waktu itu Rp2.500.000 untuk Ketua dan Rp2.000.000 untuk anggota,” katanya.

Dia menyebutkan honorarium PPK dan PPS anggaranya dari KPU Provinsi Bali melalui anggaran pemilihan gubernur. Sedangkan KPPS dan Pantarlih untuk di adhoc dari kabupaten/kota.

Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan 

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular