DENPASAR, balipuspanews.com – Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat kembali diperkuat melalui kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menjelang pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, OJK Provinsi Bali menggelar pelatihan intensif bagi para petugas pendata guna memastikan survei berjalan akurat dan sesuai metodologi.
Pelatihan ini melibatkan petugas yang akan melakukan pengumpulan data SNLIK 2026, yang dilaksanakan OJK bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kolaborasi antara OJK dan BPS dalam pelaksanaan survei ini telah terjalin sejak 2023.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 25–27 November 2025, di Denpasar, Bali. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah; Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan; sembilan petugas pendata lapangan; serta tiga petugas pengawas lapangan dari Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli.
Peserta pelatihan dibekali pemahaman mengenai inklusi dan literasi keuangan, tata cara pengumpulan data, serta metodologi pelaksanaan SNLIK. Selain itu, peserta juga menerima materi dasar mengenai OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK), sebagai bagian dari konten survei.
Kepala OJK Provinsi Bali yang diwakili Irhamsah menegaskan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan telah menjadi indikator penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Literasi dan inklusi keuangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Data SNLIK dibutuhkan untuk melihat perkembangan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” ujar Irhamsah, Selasa (25/11/2025).
Sementara itu, BPS Provinsi Bali melalui Kadek Agus Wirawan menyampaikan apresiasi terhadap langkah OJK dan menegaskan kesiapan BPS untuk kembali berkolaborasi dalam SNLIK 2026.
“SNLIK bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami berharap seluruh petugas dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan sesuai prosedur agar menghasilkan data akurat,” ujarnya.
Petugas survei yang terlibat dalam SNLIK 2026 merupakan mitra BPS yang telah berpengalaman, guna memastikan pelaksanaan survei berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan OJK.
Secara nasional, SNLIK 2026 akan melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi dan mencakup 120 kabupaten/kota. Di Bali, survei akan dilakukan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli dengan total 270 responden.
Survei dijadwalkan berlangsung pada 21 Januari hingga 10 Februari 2026 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.
Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech P2P lending, sistem pembayaran (di luar pengawasan OJK), serta keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para petugas SNLIK memiliki bekal memadai untuk menjalankan survei sekaligus menjadi agen edukasi dalam mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
