Fraksi DPRD Klungkung Sampaikan Pandangan terkait Ranperda Ijin Usaha Kontruksi dan susunan Perangkat OPD
Sidang Paripurna DPRD KLungkung membahas dua Ranperda diusulkan Bupati Klungkung
SEMARAPURA, balipuspanews.com – Fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung memberikan pandangan terkait dengan

penetapan  2 Ranperda yang diusulkan eksekutif diruang Rapat Sabha Nawa Natya Selasa(3/3/2020).

Hadir pada kesempatan itu dari Eksekutif Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan dari legislatif hadir Ketua Dewan A.A.Gde Anom dan Wakil Ketua Cok Gde Agung.Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Aanak Agung Gde Anom ,SH kemudian mempersilahkan semua Fraksi untuk menyampaikan pandangan masing masing Fraksi.

Sementara itu pandangan akhir dari Fraksi PDIP Perjuangan terhadap 2 Rancangan peraturan daerah Kabupaten Klungkung tentang izin usaha jasa konstruksi dan perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ,dimana Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan Nengah Ari Priadnya dapat menerima Ranperda tersebut.

Namun PDI Perjuangan menggarisbawahi Pemda Klungkung agar selektif dan ketat dalam memberikan izin usaha sehingga mampu menjawab tantangan dengan tingkat persaingan yang kompleks serta menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing dalam rangka terwujudnya out come yang maksimal.

“Sehubungan dengan itu fraksi PDIP agar peraturan daerah tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah memperhatikan prinsip miskin struktur kaya fungsi karena organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan prima yang berdampak pada kemudahan masyarakat sebagai penerima pelayanan dan menjadikan kelembagaan yang berbelit-belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat,” kata Priatna..

Sementara itu Fraksi Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan juru bicara Nengah Mudiana menerima ranperda yang disampaikan eksekutif ,namun menyarankan jenis usaha jasa konstruksi materi bab 2 mengenai asas maksud dan tujuan sosiologi tidak dijadikan BAB tersendiri, karena ketentuan ini melanggar angka 98 huruf C lampiran kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

 “Terhadap pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi izin usaha konstruksi yang dinyatakan tidak berlaku lagi perlu dicermati kembali selanjutnya Bupati wajib menaati ketentuan pasal 22 ayat 1 peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap Rancangan peraturan daerah wajib disertai penjelasan Keterangan atau naskah akademik,”terangnya.

 Sementara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung dengan juru bicara Ikadek Widya sumartika menyoroti pandangan akhir dan disampaikan semua fraksi atas Ranperda yang disampaikan Bupati ,fraksi Partai Golkar berterima kasih terhadap pertimbangan Bupati yang telah merespon positif sehingga pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Rancangan peraturan daerah tentang perizinan usaha jasa konstruksi dapat dipindahkan tepat waktu,sebutnya.

 Sebagai pemungkas pendapat akhir dari Fraksi Nasdem dengan juru bicara I Wayan Mudayana,SH menyampaikan persetujuannya dapat menerima dua ranperda yang diajukan Bupati Klungkung ,namun Partai Nasdem memberikan saran dan pedoman agar Saudara Bupati di dalam proses pembuatan dan perencanaan peraturan kedepan senantiasa melalui mekanisme dan alur yang baik tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku yang telah yang di sepakati bersama

 Dipenghujung sidang Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyambut baik pandangan akhir semua Fraksi yang telah menerima dua Ranperda yang diajukannya. Bupati Klungkung mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pandangan  dewan dengan koreksi dan masukannya dalam penyempurnaan terhadap 2 Rancangan peraturan daerah tersebut.

“ Inti dari seluruh rangkaian pembahasan dua rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai wujud nyata,bagaimana komitmen dan konsistensi kita selaku penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Klungkung yang mempunyai peran strategis untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Klungkung bersama-sama ,dan selanjutnya  ke depan kami berharap agar kemitraan eksekutif dan legislatif terus terpelihara dan dapat ditingkatkan  lagi ,” kata  Bupati Suwirta optimis. (Roni/BPN/tim)