JAKARTA, balipuspanews.com – Pada 8 September 2025 lalu Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan RI.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku bersyukur kekhawatiran publik akan terjadinya guncangan dan gejolak stabilitas perekonomian sepeninggal Sri Mulyani tidak terbukti.
Melihat situasi dan kondisi stabilitas perekonomian nasional dan pemerintahan yang tetap kondusif saat ini, Misbakhun menilai penunjukan Purbaya membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut, meski sebelumnya publik sempat ragu dengan pergantian dari Sri Mulyani, pasar menunjukkan respons positif.
“Dalam hitungan belum satu minggu, harga saham mencapai titik tertinggi di atas 8.000, rupiah stabil, dan surat utang negara juga tidak menimbulkan gejolak,” kata Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Menteri Keuangan Baru, Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia”, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Menurut Misbakhun, kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia akan goyah tanpa sosok Sri Mulyani terbukti tidak terjadi. Dari indikasi itu, Misbakhun menilai Purbaya memiliki kapasitas intelektual, pengalaman panjang di bidang ekonomi, serta kemampuan menangkap visi Presiden Prabowo.
Lebih jauh, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa keberhasilan Purbaya ke depan terletak pada kemampuannya menawarkan desain baru bagi kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung target Prabowo mewujudkan APBN berdaulat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Yang kita tunggu adalah apa tawaran baru dari Pak Purbaya. Bagaimana desain fiskal Indonesia ke depan agar bisa mewujudkan visi presiden, termasuk wacana APBN zero defisit,” ujarnya.
Misbakhun juga menyoroti kebijakan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Menurutnya, langkah itu sah secara hukum dan menjadi instrumen memperkuat likuiditas perbankan sekaligus merespons isu kelangkaan dana di pasar.
Selain itu, ia menilai tantangan lain yang harus dijawab Purbaya adalah tingginya imbal hasil surat utang Indonesia dibanding negara ASEAN lain, yang masih berada di kisaran 6–7 persen.
“Padahal kepercayaan internasional terhadap Presiden Prabowo sangat kuat, sehingga ini perlu dijawab dengan kebijakan fiskal yang lebih strategis,” kata Misbakhun.
Posisi Menteri Keuangan bukan hanya soal fiskal, tetapi juga peran penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Karena itu, Misbakhun yakin Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan arah besar ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Di forum sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Faujia Helga Br Tampubolon menyambut baik penunjukan Purbaya Yudha Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kehadiran Purbaya diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal dan moneter guna mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Fraksi Partai Demokrat menyambut baik kehadiran Bapak Purbaya Yudha Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI yang baru. Kami menilai, di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan semakin dekat dengan visi Indonesia Emas 2045,” kata Faujia.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya ini juga menambahkan, Fraksi Partai Demokrat berharap percepatan perbaikan fundamental ekonomi nasional dapat segera terwujud, termasuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen pada tahun 2026.
Faujia menekankan pentingnya implementasi kebijakan makro dalam APBN 2026. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan privat sektor, sebagaimana semangat yang pernah digagas Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dengan semangat gotong royong, kami mendorong pemerintah terus menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat daya beli masyarakat, dan membuka arus investasi,” papar anggota komisi VI DPR RI itu.
“Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai,” tegas Faujia.
Bersifat Jangka Pendek
Pengamat ekonomi Pieter Abdullah, mengakui sosok Sri Mulyani Indrawati yang telah menjadi Menkeu selama empat periode dan empat presiden, telah memberi mitos bahwa tanpa Sri Mulyani sebagai Menkeu maka ada kekhawatiran akan terjadi gejolak pasar.
“Itu bersifat jangka pendek. Libriumnya kembali dan Pak Purbaya sudah menjawab itu. Karena dalam waktu yang sangat singkat ternyata pasar sudah kembali normal,” ucap Pieter.
Bahkan sambungnya, memang tidak hanya semata dikarenakan kebijakan Purbaya tapi juga lembaga keuangan lain seperti kebijakan Bank Indonesia (BI) dan kebijakan The Fed yang menurunkan suku bunga.
“Jadi sekaligus ini membuktikan mitos bahwasanya Bu Sri Mulyani tidak tergantikan enggak ada yang bisa menggantikan itu sudah terjawab,” ujar Pieter.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
