I Nyoman Parta
I Nyoman Parta
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com-
Perkembangan sektor Pariwisata di Bali kian menggairahkan, demikian pula minat masyarakat semakin tertarik untuk bekerja disektor ini. Namun para pekerja banyak yang tidak melengkapi diri dengan sertifikat kompetensi. Dewan Bali menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memfasilitasi terkait sertifikasi kompetensi.

Dewan Bali I Nyoman Parta sebagai Ketua Pansus (panitia khusus) Ranperda Penyelenggaran Ketenagakerjaan mengungkapkan berdasarkan informasi data yang disampaikan oleh serikat pekerja, bahwa 65 persen pekerja di Bali belum memiliki Sertifikasi Kompetensi.

“Pekerja mengatakan alasannya dengan berbagai alasan seperti tidak punya uang, dan perusahaan agar tidak perlu menghalangi,” jelasnya.

Politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini menyebut, pentingnya serifikasi kompetensi kedepan akan menjadi syarat mutlak dalam perekrutan tenaga kerja.

Dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi, para pekerja dipandang menguasai atau memiliki bukti bahwa dirinya dinyatakan ahli dibidangnya sesuai yang tercantum dalam Sertifikasi Kompetensi. Baik keterampilan yang dimiliki maupun legalitas dari lembaga pemberi sertifikat.

Oleh karena itu pihaknya akan mempercepat proses kepemilikan serifikasi kompetensi. Disamping itu, didalam Perda ini nantinya sudah diatur bahwa Pemerintah Provinsi wajib mendanai pekerja untuk mendapatkan sertifikasi dasar.

“Untuk sertifikasi lanjutan wajib ditanggung oleh pengusaha dan pekerja bersangkutan,” katanya selesai rapat tentang Ranperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, Selasa (13/8) di Kantor DPRD Bali.

Lebih lanjut Parta menyebut bahwa Ranperda ini dalam waktu dekat akan ketok palu, pasalnya menjelang habis masa jabatan DPRD Provinsi Bali, semua harus kelar.

“Astungkara tanggal 20 Agustus 2019 Ranperda ini ketok palu,” tandasnya. (bud/bpn/tim)