BADUNG, balipuspanews.com – Tingginya pendapatan asli daerah (PAD) Badung mendapat perhatian dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, giliran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Jawa Timur yang mengunjungi DPRD Badung.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan Banggar DPRD Sumenep dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, didampingi Wakil Ketua II H. Dul Siam dan Wakil Ketua IV H. Syukri. Mereka diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung.
Acara diawali dengan sambutan selamat datang dari Nyoman Satria, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kunjungan oleh rombongan Banggar DPRD Kabupaten Sumenep.
Wakil Ketua II DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari sistem pengelolaan anggaran dan strategi Badung dalam meningkatkan PAD.
“Saat ini, berapa APBD Badung, PAD-nya berapa, dari mana saja sumbernya,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini PAD Kabupaten Sumenep masih sebesar Rp345 miliar.
“PAD kami masih sangat kecil, karena itu kami perlu belajar ke Badung untuk memperoleh strategi atau kiat-kiat untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria mengungkapkan bahwa PAD dalam APBD Badung 2025 ditargetkan sebesar Rp10 triliun, sementara pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp11,4 triliun, dengan total APBD lebih dari Rp12 triliun.
Menurutnya, PAD Badung berasal dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran (PHR).
“Walau begitu, PAD dari sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu,” jelasnya.
Ia mencontohkan, saat terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, Bali justru menerima kunjungan hingga 17.000 warga dari kedua negara tersebut. Begitu pula saat konflik Thailand dan Kamboja, sekitar 90 persen wisatawan yang batal ke Thailand akhirnya memilih berlibur ke Bali.
Nyoman Satria menambahkan, saat ini masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal, baik di sektor pariwisata maupun nonpariwisata. Untuk itu, Pemkab Badung terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
Sebagai langkah konkret, Badung membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD). Tim ini berhasil menemukan lebih dari 19.000 calon wajib pajak baru yang berpotensi menambah pendapatan daerah.
“Ini sangat berpeluang untuk menambah pendapatan daerah Badung, baik dari segi pariwisata maupun nonpariwisata,” tegasnya.
Ia mencontohkan, warga yang memiliki rumah kos enam kamar yang dihuni warga negara asing kini bisa dipungut pajak, padahal sebelumnya pajak hanya berlaku untuk rumah kos minimal sepuluh kamar.
Selain itu, Nyoman Satria juga menyebutkan bahwa Badung siap menjalin kerja sama dengan Kabupaten Sumenep terkait peluang-peluang yang dapat dikembangkan bersama.
“Dari pemaparan tadi, yang perlu ditingkatkan adalah UMKM. Banyak usaha yang harus dilakukan sehingga bisa dipungut pajak walau kecil,” ujarnya.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
