DENPASAR, balipuspanews.com- Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menelorkan program baru Samsat Kerthi, yang sudah disosialisasikan dan diuji coba sejak sebulan, untuk melayani pembayaran pajak kendaran bermotor yang akan dilauncing secara resmi oleh Gubernur bulan depan bertepatan HUT Pemprov Bali atau Hari Proklamasi Kemerdekaan.
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Denpasar Putu Sudiana S.Sos., mengatakan, Samsat Kerthi merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Bapenda Provinsi Bali yang membawahi 9 UPT kabupaten/kota di Bali. Samsat Kerti merupakan Samsat Kunjungan ke Rumah Tinggal.
Sudiana mengungkapkan tujuan dari Samsat Kerthi yaitu untuk mendekatkan wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak serta memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak.
“Masyarakat butuh, pemerintah hadir menjemput. Kami selaku pemerintah hadir menjemput wajib pajak yang membutuhkan pelayanan samsat. Bukan hanya yang belum bayar, kita juga melayani dengan membawakan STNK ke kantor samsat sampai membawakan kembali kepada wajib pajak,” jelasnya saat ditemui dikantornya, Rabu (3/7).
Masyarakat, lanjut dia jangan berpikir susah untuk melakukan nyamsat. Nyamsat itu mudah asalkan syarat datanya lengkap ada KTP, STNK, dan motornya ada.
Samsat Kerthi adalah program samsat dengan sistem jemput bola ke rumah wajib pajak yang nunggak pajak. Selama ini UPT Samsat Denpasar telah menugaskan empat petugas Samsat Kerti dan 2 kendaraan bermotor. Tahun depan pihaknya sudah memohon 10 kendaraan bermotor kepada Bapenda untuk meningkatkan pelayanan menjemput wajib pajak.
Upaya inovasi Samsat Kerthi dilakukan guna mendukung program pemerintah Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mengingat pendapatan Daerah mayoritas berasal dari pajak kendaraan. “APBD Bali, PAD 85 persen dari pajak kendaraan bermotor,” tandas birokrat asal Nusa Penida, Klungkung ini.
Kasi Pelayanan UPT Samsat Kota Denpasar I Wayan Agus Bagiarta menambahkan, setiap tiap hari rata-rata melayani 4000 wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) dengan total transaksi Rp 4-5 miliar. “Kalau Jumat biasanya 2000 wajib pajak yang datang. Pernah sebelum Idul Fitri, 1 hari kita dapat Rp 9 miliar,” kata Agus.
Pada kesempatan itu birokrat asal Jembrana ini menegaskan pelayanan samsat, baik pajak tahunan, lima tahunan dan balik nama tidaklah ribet dan memakan waktu yang lama.
Untuk mengesahkan STNK ranmor perpanjangan satu tahun, menurut dia, tidak sampai 15 menit. Sedangkan perpanjangan lima tahun memakan waktu 30 menit. “Itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) kami,” pungkas dia. (bud/bpn/tim).
